PANTAUNEWS, DUMAI – Erwin Sitompul, S.Pd, Aktivis Pendidikan ini meminta kepada Pj Gubernur Riau (Gubri) Dr. Rahman Hadi, M.Si, untuk segera mencopot Kabid SMK Dinas Pendidikan Provinsi Riau Arden Simeru, Kabid GTK Faizal Ahmadin dan eks PPK SMA Hendra Kumadi, yang saat ini dipindahtugaskan ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau. 

Bukan tanpa sebab, sejumlah pejabat di Dinas Pendidikan Riau tersebut diduga erat akan nepotisme dan sebagian lagi ditenggarai ada keterkaitan dengan Tengku Fauzan Tambusai, eks Kadisdik Riau yang kini sedang menjalani proses hukum di Kejati atas dugaan korupsi perjalanan dinas. 

Kata Erwin, Kabid SMK Arden Simeru ditenggarai terlibat nepotisme terhadap pengangkatan Kepala SMK Negeri 4 Dumai, padahal yang bersangkutan sudah menjabat sebagai Plt Kepsek SMA Negeri 8 Dumai dan bendahara BOS SMA Binsus Dumai. 

“Kita minta Pj Gubri segera mencopot Kabid SMK, karena tidak profesional dalam menetapkan jabatan kepala sekolah. Dia memaksakan oknum yang tidak ahli dibidangnya untuk menjabat di sekolah kejuruan,” ungkapnya, dalam siaran pers, Jumat (27/9/2024). 

Seharusnya jelas Erwin, kepala sekolah kejuruan seperti SMK harusnya yang paham dan mengerti dengan jurusan di sekolah yang dipimpinnya. Kalau Kepala SMK Negeri 4 Dumai sekarang ini diduga tidak memahami akan hal tersebut yang dinilai akan berdampak kepada kualitas pendidikan. 

Selain Kabid SMK, Erwin juga meminta Pj Gubri melakukan evaluasi terhadap  pejabat di Dinas Pendidikan Riau yakni Kabid GTK Faizal. Satunya lagi, Staf di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Riau Hendra Kumadi atau Eks PPK SMA diduga masih terlibat ikut campur di Disdik Riau. 

Kedua pejabat ini dikabarkan merupakan orang dekat Fauzan eks Kadisdik Riau yang kini terjerat kasus dugaan korupsi perjalanan dinas. 

Dari informasi yang diperolehnya, kata Erwin, Faizal dan Hendra diduga menerima fee kegiatan di Disdik Riau. 

Atas dugaan tersebut Erwin mendesak pihak penegak hukum agar melakukan pengusutan mendalam sehingga Dinas Pendidikan Riau bebas dari perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme. 

“Kita ingin dunia pendidikan bersih dari praktik jahat tersebut. Sehingga pejabat-pejabat yang terendus harus segera diganti. Kami ingin agar orang-orang yang diangkat benar-benar yang layak dan berkompeten sehingga kualitas pendidikan bisa menjadi bersih dan lebih baik,” terangnya seraya mengakhiri. ***