PANTAUNEWS.CO.ID, ACEH UTARA - Semenjak ditunjuk Kementerian Dalam Negeri,Azwardi Abdullah sebagai Pj.Bupati Aceh Utara  beberapa waktu lalu,Azwardi Abdullah dinilai belum mampu memberikan kontribusi yang dibutuhkan masyarakat,baik sosial,ekonomi,maupun pembangunan infrastruktur yang semestinya menjadi skala prioritas utama Pemerintah Kabupaten Aceh Utara. 

“Terkait hal tersebut,Pj.Bupati kurang peka terhadap ancaman kekeringan yang dialami para petani yang disebabkan belum selesainya proyek perbaikan bendungan Krueng Pase,padahal proyek tersebut sudah dikerjakan sejak November 2021dan ditargetkan selesai akhir 2022. 

Hingga berakhirnya kontrak pengerjaan, proyek tersebut belum selesai,sehingga mengakibatkan krisis air bagi persawahan seluas 8.922 hektare yang tersebar di delapan kecamatan di wilayah Kabupaten Aceh Utara. 

Akibatnya masyarakat mengalami krisis pangan dan menambah kemiskinan,”ungkap anggota DPRK Aceh Utara dalam pernyataan sikap mosi tidak percaya mereka. Pernyataan sikap itu ditandatangani ini 12 Anggota dewan, kemungkinan  masih akan bertambah nantinya. 

Mosi tidak percaya kepada Pj Bupati Azwardi Abdullah karena mencuatnya polemik terkait proses penawaran participating interest (PI) di Blok B Aceh Utara,yang menyebabkan isu itu tidak selesai hingga saat ini. 

Para anggota DPRK Aceh Utara mengungkapkan didalam surat mosi tidak percaya yang dilayangkan kepada mendagri Tito Karnavian.Bahwa Pj.Bupati hanya sibuk lebih banyak keluar daerah untuk menghadiri acara yang bersifat seremonial ketimbang memprioritaskan program kerja yang secara substantial bisa memperbaiki kualitas masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya. 

“Azwardi Abdullah mengabaikan rekomendasi dari fraksi dan komisi DPRK Aceh Utara dalam sidang-sidang paripurna dewan yang ditujukan untuk sebesar-besar kesejahteraan masyarakat Aceh Utara. 

Karenanya,dengan kompleksitas persoalan dan sikap beliau yang tidak responsif,"kami berharap Menteri Dalam Negeri Jenderal Polisi (Purn) Prof.Dr.H.Muhammad
Tito Karnavian,PhD menunjuk Pj Bupati alternatif yang memiliki kompetensi kepemimpinan dan tidak baper (bawaan perasaan) Ketika dikritik dan diberi masukan. 

Demikian dikutip dari Surat mosi tidak percaya yang ditandatangani oleh 12 orang Anggota DPRK.21 Februari 2023.