SUBULUSSALAM, PANTAUNEWS.CO.ID - Dedi Bustamar, Wakil Ketua Komisi D, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Subulussalam, berharap diakhir masa jabatan Pemerintahan Kota Subulussalam yang di nahkodai Bintang-Salmaza (BISA), tidak menambah Hutang, hingga meninggalkan Defisit, yang semakin membesar.

Menurut Dedy, dengan Hutang dan Defisit Kota Subulussalam saat ini mencapai Rp 250 Miliar. Disamping itu, dia pun berharap agar tidak menambah Defisit lagi.

"Dengan Hutang dan Defisit saat ini, saya cuma bisa berharap agar Pemerintah Kota Subulussalam jangan menambah defisit yang sudah mendekati 250 M," sampai, Dedy.

Selain itu, Dedy juga mengakui dengan adanya kegiata Normalisasi sungai yang baru-baru ini di anggarkan Pemerintah Kota (Pemko) Subulussalam dari APBK yang sangat terlalu besar anggarannya. Harusnya, menurut Dedy, anggaran sebesar itu dapat di realisasikan dari anggaran APBA.

"Kita akui itu ada mamfaatnya terhadap petani di bantaran sungai tersebut, dan seharusnya kegiatan seperti itu bisa menggunakan anggaran APBA," ujar, Dedy.

Dia pun menyayangkan, anggaran normalisasi sungai tersebut sangat terlalu besar. Padahal, ditambahkan Dedy, seharusnya dari jembatan Tambar Lihe ke Hulu tidak perlu di normalisasi.

Disamping itu, Wakil Ketua | (Satu), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Subulussalam Fajri Munthe, menilai pemerintahan saat ini belum menunjukkan kemajuan di sektor  Infrastruktur, yang bersumberkan dari anggaran APBN maupun APBA.

Terkait ke sejahteraan masyarakat Kota Subulussalam, disampaikan Fajri, kita kembali mengingat Visi dan Misi nya, jikalau Visi Misi tersebut di realisasikan sudah lama masyarakat Pemko Subulussalam ini merasakan kesejahteraan di sektor ekonomi, karena latar belakan karena latar belakang Walikota Subulussalam saat ini diketahui seorang bisnisman.

"Beberapa tahun yang lalu Walikota Subulussalam turun langsung kelapangan untuk melakukan penanaman Jagung  terkait dengan ketahanan pangan, namun, endingnya saat ini juga tidak ada," Jelas, Fajri.

Ditambah lagi, kata dia, beberapa kali Masyarakat di pinggiran sungai yang bertani ada yang terdampak banjir, yang mengakibatkan kerugian besar kepada petani, namun campur tangan pemerintah juga tidak ada soal bantuan bibit kepada petani.

"Ini sangat sayang sekali, seharusnya pemerintah itu menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat khususnya masyarakat yang bertani di pinggiran Sungai," tutup, Fajri. (Juliadi)