“Mereka harus kita wadahi. Ini sesuai dengan visi PJS yakni terwujudnya wartawan berintegritas, kompeten dan professional. Dengan demikian, stempel yang terlanjur diberikan kepada mereka sebagai wartawan bodrex, wartawan abal- abal kita lucuti perlahan dan kita sejejarkan tempatnnya dengan wartawan kompeten lainnya. Intinya wartawan yang tergabung dengan PJS wajib ikut UKW,” ungkap Mahmud mengawali sambutannya dihadapan pengurus DPP PJS Sumatera Selatan.

Mahmud yang menjadi salah satu pendiri organisasi perusahan pers JMSI mengatakan jika PJS berbeda dengan JMSI. Ini penting agar wartawan, pemerintah dan masyarakat tidak dibingungkan dengan munculnya PJS.

“PJS itu organisasi wartawan bukan organisasi pemilik media atau perusahan pers. Maka untuk itu saya berharap agar semua bisa memposisikan diri pada posisi masing-masing,” tegas Mahmud sambil mengatakan jika kondisi saat ini banyak para wartawan mendirikan media siber sendiri-sendiri.

Atas nama pengruus DPP dan DPD PJS Mahmud memberikan penghargaan dan apresiasi kepada pemerintah daerah yang telah membuka diri untuk menerima dan memahami visi yang dimiliki oleh PJS.

“Faktanya banyak wartawan yang tidak bernaung pada organisasi pers sering merepotkan para pengambil kebijakan karena ketidaktahuan mereka soal kerja professional wartawan dan tidak memahmi KEJ serta penerapan undang-undang tentang pers. Inilah yang menjadi tugas utama PJS untuk membimbing mereka melalui pendidikan dan pelatihan jurnalis,” tegas Mahmud.

Konsolidasi PJS sendiri akan dilakukan selama 2 bulan sebelum memasuki kegiatan Deklarasi dan Munas I PJS di Jakarta. Dipastikan kegiatan Munas ini akan dihadiri sekitar 1.500 wartawan dari 30 pengurus DPD dan pengurus DPC se Indonesia.  

Gubenrur Sumatera Selatan yang diwakili Kepala Bappeda Sumsel Ir. Basyarudin Akhmad, M.Sc sangat berterima kasih atas ditunjuknya Sumsel sebagai daerah pertama dimulainya kegiatan konsolidasi PJS di 30 provinsi.

“Pertemuan ini sengaja kami gelar sedikit istimewa pak Ketum, sebab, DPP PJS menjadikan Sumsel sebagai daerah pertama untuk mengawali agenda konsolidasi organisasi PJS. Artinya daerah kami diistimewakan oleh DPP PJS, tentunya kami sangat menghargai ini, dan kedepan kami juga berharap DPD PJS Sumsel akan memberikan yang terbaik untuk provinsi Sumsel dengan karya-karya jurnalis yang baik dan sehat, berimbang dan profesional,” ungkap Kepala Bappeda yang digadang-gadang sebagai calon Walikota Palembang mendatang.

Arianto Amiruddin Poetra Ketua DPD PJS provinsi Sumatera Selatan menyampaikan terima kasih kepada Ketua Umum DPP PJS yang sudah memberikannya kepercayaan padanya dan kawan-kawan untuk menjadi pengurus DPD PJS Sumsel masa kerja 2022 – 2027.

”InsyaAllah kami akan jaga amanah ini dengan baik, dan segera melakukan konsolidasi kebawah untuk membentuk kepengurusan DPC di Kabupaten dan Kota se-Provinsi Sumatera Selatan.  Kita akan rekrut dan ajak seluruh kawan-kawan wartawan yang hingga hari ini masih belum tergabung di organisasi lain, untuk berjuang bersama agar bisa menjadi wartawan kompeten dan profesional yang bisa dihargai serta menjunjung tinggi nilai-nilai jurnalistik, beretika dan berwawasan luas,” tutup Ari demikian Ketua DPD PJS disapa.

Pekan depan, 15 DPD PJS segera dikunjungi untuk dilakukan konsolidasi tahap pertama. Agar setiap DPD dan DPC segera mempersiapakn dokumen yang dibutuhkan untuk dilakukan verirkasi keanggotaan PJS secara serentak.(Rilis pjs)

 Editor : Dedi Saputra