Ketika dikonfirmasi oleh Direktur RSUD Dumai drg Ridhonaldi, Kamis (3/3/2022), mengakui karena adanya untuk pembayaran obat obatan Covid-19.

“Betul, untuk pembayaran obat Covid 19 yang kita lakukan terlebih dahulu.Untuk tidak terjadi karena tidak ada hal ini terjadi karena belum adanya pembayaran tagihan Covid-19 dari pusat,” ungkap drg Ridhonaldi menjelaskan.

Disebutkan dalam surat pernyataan yang ditandatangi Direktur RSUD Dumai dan Ketua Komite Medis dr Indrawan Sp.B tertanggal 2 Maret 2021 lalu, drg Ridhonaldi menyampaikan keterlambatan pembayaran jasa medis seperti ini tidak terulang kembali.

Ditempat terpisah, Ketua Komite Medis RSUD Dumai dr Indrawan saat dikonfirmasi terkait tertundanya layanan ini mengungkapkan bahwa hal ini semata-mata untuk memperjuangkan serta menuntut hak semua pegawai dan tenaga honorer.

Informasinya, bahwa klaim jasa medis untuk bulan Desember 2021 sudah diterima. Namun hingga kini belum diumumkan dan selaku Ketua Komite Medis di RSUD Dumai, dr Indrawan mendesak agar Direktur dr Ridhonaldi membuat pernyataan terkait hak serta jasanya jumlah tenaga medis.

“Kami hanya menuntut semua hak seluruh pekerja di RSUD Dumai. Uang jasa yang seharusnya mereka dapat malahan digunakan untuk hal-hal lain. Apapun alasan Direktur RSUD, hak orang lain tidak boleh ditahan dan hasil keringat mereka setelah bekerja,” papar dr Indrawan dengan tegas.

Imbuh dr Indrawan lagi, bahwa keputusan tertundanya jasa medis ini diambil sepihak tanpa adanya pemberitahuan.

“Ya Direktur ambil keputusan sendiri. Padahal menurut Kabid dan Wadirnya sudah diingatkan agar tidak terjadi,” bebernya.

Selanjutnya, dr Indrawan sangat mengharapkan agar hal ini tidak terulang kembali.

“Kasihan para pekerja di RSUD Dumai, apalagi tenaga kontrak. Mereka sangat mengharapkan tambahan uang jasa tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,” tukas Ketua Komite Medis RSUD Dumai memelas.

Dugaan 'gali lobang tutup lobang' di RSUD Dumai, mendapat sorotan dari salah satu pemerhati sosial Mufaidnuddin. Menurutnya, Walikota Dumai harus tegas dan jangan ada tebang pilih dalam setiap pelanggaran 'anak buahnya' dan apalagi baru tindak pidana.

Informasi terangkum, hal ini sudah sampai ditelinga Walikota Dumai H Paisal SKM MARS. berita diterbitkan, belum ada tanggapan dari Wakoisal yang juga pernah dicapai oleh Direktur RSUD Dumai tersebut.

“Mungkin kita semua sudah capek mendengar masalah di RSUD Dumai ini. Tidak ada penindakan dengan adanya dugaan 'kesewenangan' pimpinan RSUD Dumai dan hal ini sudah lama menjadi sorotan publik. Mohon diaudit keuangan di RSUD Dumai, semoga ini menjadi perhatian komisi anti rasuah alias KPK,” pungkas Mufaidnuddin. (*)

Penulis: Edriwan