PEKANBARU, PANTAUNEWS.CO.ID - Pemilihan Ketua Umum Ikatan Keluarga  Alumni (IKA) Universitas Riau yang hanya ditentukan oleh 15 pemilik suara dinilai tidak mencerminkan semangat demokrasi. Semestinya sebanyak mungkin alumni diberikan hak untuk memilih siapa yang akan menduduki jabatan sebagai Ketua Umum. 

"Informasi yang saya peroleh, hanya 15 suara yang punya hak memilih calon ketua umum. Ini jelas tidak mencerminkan semangat demokrasi. Bayangkan saja, jumlah alumni yang puluhan ribu orang haknya hanya diwakili 15 orang," ujar salah seorang alumni Unri, Alzam Deri. 

Menurut Pria yang pernah menjabat Ketua KPU Kabupaten Sijunjung ini, jika hak pilih hanya dikuasai segelintir orang saja, maka legitimasi ketua yang terpilih sangat lemah. Selain itu juga rawan terjadi politik transaksional antara calon dengan pemilik suara," ujarnya. 

Deri mengaku mendapat keluhan dari sejumlah rekan alumni dari berbagai fakultas tentang tidak transparannya pengurus IKA Fakultas dalam menentukan siapa calon yang akan diusung. Hal ini justru memicu rasa saling curiga dan menjadi bibit perpecahan di kalangan pengurus IKA fakultas dan jurusan. 

Karena itu, Alzam Deri mendesak agar agenda pemilihan ketua umum ditunda saja dan dibuatkan mekanisme pemilihan yang dapat diikuti sebanyak mungkin alumni. "Sekarang kan zaman teknologi canggih, pemilihan bisa dilakukan secara online, jadi bisa diikuti oleh alumni Unri di mana pun berada. Ini sudah banyak dilakukan IKA Universitas yang ada di Indonesia. Masak IKA Unri terus-terusan ketinggalan zaman," kata Deri. 

Ia menilai, selama ini IKA Unri kurang dirasakan keberadaannya oleh para alumni karena kurang mampu membangun partisipasi yang lebih luas. Pengalaman pada pemilihan Ketua Umum IKA Unri periode sebelumnya yang juga hanya dilakukan segelintir orang terbukti membuat kepengurusan organisasi ini kurang greget. 

Karena itu Deri menegaskan, acara Kongres V IKA Unri ini harus diundur pelaksanaannya. "Kalau agenda Webinar dalam rangkaian Kongres silahkan dilanjutkan, tapi untuk pemilihan Ketua Umumnya harus diundur untuk dipersiapkan mekanisme pemilihan secara online dengan melibatkan sebanyak mungkin alumni," tegas Sekjen Jaringan masyarakat Pegiat Demokrasi Indonesia ini. 

Deri mengatakan, dirinya sudah membahas ini dengan sejumlah alumni dan rencanaya akan mengirimkan surat kepada Rektor Unri agar memerintahkan panitia menunda sesi pemilihan ketua umum."Sebagai lembaga terhormat, kampus harus menjunjung tinggi semangat demokrasi, bukan malah ikut membunuhnya," tutupnya. (rls/ade bambang satria)