SUBULUSSALAM, PANTAUNEWS.CO.ID - Ketua fraksi Gerakan Amanat Aceh (Geranat), Bahagia Maha anggota DPRK Subulussalam, wakil ketua komisi A. Menyikapi dan membantah keras pernyataan ketua DPRK subulussalam Ade Fadli. Yang menyatakan dimedia Onlien bahwa kesepakatan dan keputusan tidak bisa dibuat melalui media Grup whatsapp DPRK yang selama ini digunakan disekwan.

Disinyalir terjadinya Walk Out 9 Anggota DPRK namun katanya Sah rapat paripurna itu dilanjutkan, Hal ini juga belum bisa dikatakan Sah Rapat Paripurna itu dilanjukat karna tidak mencukupi Qourum. boleh di cek Absen Daftar Hadir Rapat Paripurna Tgl 24/5/21 lalu. saya pastikan 9 Anggoata DPRK tidak ada yang menandatangani Daftar Hadir, ditambah lagi Undangan Resmi dari Sekwan tidak ada disampaikan keanggota DPRK boleh di Cek di Ekspedisi Sekwan.

"Rapat Paripurna itu cacat hukum karena Ade Fadli selaku ketua DPRK yang bilang  bahwa semua yang disampaikan dan diusulkan malalui Grup whatsapp tidak Sah, ini kata Ade Fadli berarti Hasil Rapat Banmus Dan Rapat Paripurna Tgl 24/5/21 juga tidak Sah,"sampai Bahagia Maha.

"Ade Fadli selaku ketua DPRK janganlah asal asalan memberikan staetman pembodohan kepada publik, karena yang disampaikan ketua DPRK itu pembohongan demi membenarkan dirinya dan untuk menutup nutupi banyaknya persoalan persoalan dipemko subulussalam selama kepemimpinan BISA,"tambahnya.

Wakil ketua Komisi A ini juga membantah adanya tuduhan sentimen oleh ketua DPRK sehingga 9 Anggota DPRK memilih untuk Walk Out saat rapat paripurna, pada Senin, (24/05/22) lalu.

"Pernyataanya yang di ucap ketua DPRK itu sangatlah keliru malah sebaliknya dianya yang sentimen karna beberapa usulan yang kami mohon untuk kami sampaikan dalam rapat paripurna yang terhormat itu tidak diakomudir padahal itu Hak semua DPR sesuai tufoksinya DPR,"ungkap bahagia

Ia juga mengganggap ketua DPRK Subulussalam sangat merasa Super Power sihingga usulan beberapa Anggota DPR diabaikanya, dan menurut kami ketua DPRK itu juga tidak memahami fugnsi sebagai katua DPRK, dan tidak ada garis komando di lembaga DPRK.  

"Dilembaga DPRK tidak ada garis komando yang ada di DPR itu kolektif kolegial, Oleh karena nya ketua itu tugasnya memimpin rapat-rapat dan menghadiri setiap ada acara sebagai perwakilan Lembaga DPR,"tambahnya

Rakyat kota subulussalam ini dulu capek dan banyak berkorban memperjuangkan lahirnya Pemko Subulussalam ini dulu hingga bisa mekar dari induk kabupaten Aceh Singkil berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2007.

"jadi saya sarankan. selaku ketua DPRK  kalau memberikan staetman janganlah ngelantur sehingga menjebak diri sendiri dan janganlah ade fadli bohongi rakyat kota Subulussalam yang sudah capek meperjuangkan lahirnya negeri sada kata ini,"tegas bahagia maha. Rabu, (26/5/2021). (*)

Penulis : Juliadi.