"Bagaimana mungkin seorang wartawan yang di ikat kontrak kepetingan masih tega mengkritisi pihak pengontrak. Yang benar aja," ungkapnya.

Selain itu, lanjut Wahyudi, sapaan akrabnya, program ini membutuhkan pengawasan yang ketat, karena menyoal proyek ini menyangkut uang yang cukup bersekala besar menelan dana APBD.

"Penggunaan anggaran untuk kerjasama ini, biasanya tidak transparan. Malah, pihak Perusahaan Pers yang seyogianya melakukan pengawasan, malah sudah terikat kepentingan," katanya melanjutkan.

"Satu hal yang kita duga, selain tidak menguntungkan bagi masyatakat, Pers juga akan dirugikan akibat kemerdekaan sebagai kontrol sosial akan terdistorsi," jelasnya.

Wahyudi menyebut, berbagai persyaratan administrasi memang akan diberlakukan untuk menyeleksi media yang layak, menurut pihak Pemda.

"Tetapi, bisa jadi persyaratan itu akan menjadi legitimasi untuk membangun koalisi yang kemudian menjadikan pihak Media sebagai korban. Khusus dalam penggunaan dana kerjasama itu," katanya.

Yang pasti, kata Wahyudi program ini sangat rentan bias dan berpeluang mengalami penyimpangan.

"Sebaiknya terus dikawal dan diawasi," tegasnya.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Riau, Drs. Chairul Risky, M.Si., yang dimintai konfirmasi via selulernya mengatakan, program kerjasama ini sangat bermamfaat bagi masyarakat Riau untuk penyebaran informasi.

Risky juga membantah, program ini akan memengaruhi kritisi Pers terhadap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau. "Gak ada pengekangan jika Wartawan memberitakan atau mengkritisi Pemprov Riau. Bebas aja," tegasnya.

"Aturan mainnya jelas. Ada Pergub. Ada juga  Petunjuk dari Dewan Pers. Jika kerjasana ini tidak bermanfaat kita hentikan. Kita tidak mau ada masalah," katanya (19/2/2021) sore. 

Menurut Risky, untuk Tahun Anggaran 2021 sekitar seribu media yang mengajukan Kontrak Kerjasama dan Program Advertorial ke Pemprov. Riau.

"Dari jumlah itu, sekitar 400 media disetujui permohonannya," kata Risky. (*)

 Editor : Dedi Saputra