PILIHAN
Pro Dan Kontar # 2019 Ganti Presiden
PantauNews - Aksi #2019GantiPresiden semakin ramai setelah sejumlah pihak mulai memproduksi secara massal kaos dan (Gelas) Mug yang bertuliskan #2019GantiPresiden. Sejak beredar dan viral pada awal April lalu, kampanye tersebut kian semarak dan banyak direspon oleh berbagai pihak.
Baru baru ini aksi tersebut mulai berambat ke daerah salah satunya di Pakanbaru riau, Yang mana aksi tersebut sempat bentrok antara pendukung masing kubu antara yang Pro dengan yang kontra aksi tersebut.
kejadian ini terjadi di Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II Pekanbaru, Riau minggu 26/8/2018.
Awalnya gerakan ini dicetuskan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera, 27 Maret lalu. Mardani yang menyampaikan gagasannya lewat twitter itu, menyebut gerakan ini sah dan legal karena diatur dalam konstitusi UUD 1945.
“Gerakan “2019GantiPresiden juga sah seperti dijelaskan di Pasal 1 ayat 2 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kedaulatan adalah di tangan rakyat. Ini bagian dari pendidikan politik bagi rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi untuk memilih yang terbaik,†kata Mardani dalam cuitannya di akun @MardaniAliSera.
Dalam agenda pertemuan dengan relawan beberapa waktu yg lalu, Presiden Joko Widodo bahkan menyindir kampanye ini. Menurut Jokowi, kalau hanya dengan kaos ber-hastag #2019GantiPresiden, hal tersebut tidak akan bisa mendorong pergantian Presiden. “Masa pakai kaos bisa ganti Presiden, enggak bisa. Kalau rakyat berkehendak bisa, kalau rakyat nggak mau, nggak bisa. Yang kedua, ada kehendak dari Allah SWT,†ujar Jokowi di Puri Begawan, Bogor.
Luhut Binsar Panjaitan, orang dekat Presiden Jokowi yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator (Menko) Kemaritiman ikut merespon kampanye #2019GantiPresiden. Luhut berpendapat Presiden Jokowi tampak sudah cukup baik dalam memimpin Indonesia selama hampir 4 tahun ini. Sehingga, menurut Luhut, harus diberikan kesempatan lagi untuk menjadi Presiden di periode selanjutnya.
“Ngapain diganti-ganti, wong dia (Joko Widodo) bagus kok. Kalau mau ganti, urusan kau. Tapi, saya lihat mayoritas penduduk itu masih menginginkan Pak Joko Widodo di 2019,†kata Luhut usai memberikan pembekalan fungsionaris Partai Golkar di Jakarta.
Sebagai bagian dari koalisi, Romahurmuziy, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) justru berupaya merespon hal ini dengan cara membuat hastag atau tanda pagar tandingan, yakni #Lanjutkan212. Menurut Romahurmuziy, Presiden Joko Widodo harus melengkapi susunan angka 212 dengan menjadi Presiden kembali di periode kedua nanti.
“#Lanjutkan212, karena Pak Jokowi sudah dua periode memimpin kota Solo, satu periode jadi Gubernur DKI Jakarta, dan hari ini Insya Allah dua periode sebagai presiden. Saya kira itu,†tutur Romahurmuziy.
Dalam kontestasi politik masing masing calon memiliki keinginan untuk lahir sebagai pemenang,untuk itu masyarakat Harus memunculkan sikap saling menghormati dan menghargai apabila memiliki perbedaan pilihan.
Harus mendahulukan kepentingan nasional di atas kepentingan kelompok dan golongan. Menjunjung tinggi semangat persaudaraan, untuk menjaga keutuhan berbangsa dan negara.
sumber: berbagai media
Baru baru ini aksi tersebut mulai berambat ke daerah salah satunya di Pakanbaru riau, Yang mana aksi tersebut sempat bentrok antara pendukung masing kubu antara yang Pro dengan yang kontra aksi tersebut.
kejadian ini terjadi di Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II Pekanbaru, Riau minggu 26/8/2018.
Awalnya gerakan ini dicetuskan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera, 27 Maret lalu. Mardani yang menyampaikan gagasannya lewat twitter itu, menyebut gerakan ini sah dan legal karena diatur dalam konstitusi UUD 1945.
“Gerakan “2019GantiPresiden juga sah seperti dijelaskan di Pasal 1 ayat 2 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kedaulatan adalah di tangan rakyat. Ini bagian dari pendidikan politik bagi rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi untuk memilih yang terbaik,†kata Mardani dalam cuitannya di akun @MardaniAliSera.
Dalam agenda pertemuan dengan relawan beberapa waktu yg lalu, Presiden Joko Widodo bahkan menyindir kampanye ini. Menurut Jokowi, kalau hanya dengan kaos ber-hastag #2019GantiPresiden, hal tersebut tidak akan bisa mendorong pergantian Presiden. “Masa pakai kaos bisa ganti Presiden, enggak bisa. Kalau rakyat berkehendak bisa, kalau rakyat nggak mau, nggak bisa. Yang kedua, ada kehendak dari Allah SWT,†ujar Jokowi di Puri Begawan, Bogor.
Luhut Binsar Panjaitan, orang dekat Presiden Jokowi yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator (Menko) Kemaritiman ikut merespon kampanye #2019GantiPresiden. Luhut berpendapat Presiden Jokowi tampak sudah cukup baik dalam memimpin Indonesia selama hampir 4 tahun ini. Sehingga, menurut Luhut, harus diberikan kesempatan lagi untuk menjadi Presiden di periode selanjutnya.
“Ngapain diganti-ganti, wong dia (Joko Widodo) bagus kok. Kalau mau ganti, urusan kau. Tapi, saya lihat mayoritas penduduk itu masih menginginkan Pak Joko Widodo di 2019,†kata Luhut usai memberikan pembekalan fungsionaris Partai Golkar di Jakarta.
Sebagai bagian dari koalisi, Romahurmuziy, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) justru berupaya merespon hal ini dengan cara membuat hastag atau tanda pagar tandingan, yakni #Lanjutkan212. Menurut Romahurmuziy, Presiden Joko Widodo harus melengkapi susunan angka 212 dengan menjadi Presiden kembali di periode kedua nanti.
“#Lanjutkan212, karena Pak Jokowi sudah dua periode memimpin kota Solo, satu periode jadi Gubernur DKI Jakarta, dan hari ini Insya Allah dua periode sebagai presiden. Saya kira itu,†tutur Romahurmuziy.
Dalam kontestasi politik masing masing calon memiliki keinginan untuk lahir sebagai pemenang,untuk itu masyarakat Harus memunculkan sikap saling menghormati dan menghargai apabila memiliki perbedaan pilihan.
Harus mendahulukan kepentingan nasional di atas kepentingan kelompok dan golongan. Menjunjung tinggi semangat persaudaraan, untuk menjaga keutuhan berbangsa dan negara.
sumber: berbagai media



Berita Lainnya
HOAKS Jokowi Tunjuk Ahok dan Antasari Azhar Jadi Dewan Pengawas KPK, Ternyata Ini Kandidatnya
Ketum Almaun : Terkait Padamnya Listrik Jawa dan Bali, Menteri ESDM dan BUMN Layak Dicopot
Pengamat: Walikota harus Konsisten dengan Ucapannya saat Kampanye di Pilkada 2020 silam
Nita Ariani maju Dengan Visi dan Misi mewujudkan Dumai Maju, Sejahtera, Berpendidikan dan Agamis
Wakapolda Sumbar: Semuanya Berjalan Sesuai Aturan Hukum yang Berlaku
Bantu Program Pembangunan Desa, Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah akan KKN Di Rawa Rengas
LSM INPEST Kota Dumai Sambangi Pelindo, Perkuat Sinergi untuk Kemajuan Daerah
Pertanyakan Bansos Gelombang III, Kadinsos Dumai: Ada Selisih Angka Calon Penerima dan Anggaran
Anggaran Devisit, Beberapa LSM di Subulussalam Gelar Aksi Penggalangan Dana
Pemprov NTT Dorong KTMM Labuan Bajo Jadi Koperasi Berbasis Digital
Sari Antoni Kembalikan Uang Rp345 Juta ke Bank Mandiri, Larshen Yunus: Ingat, Korban Anda Ada 6 Orang Pak Dewan!
program vaksin campak dan rubella