“Satu tahun saya menjadi anggota DPRD, belum semua usulan masyarakat bisa terakomodir, haln ini disebabkan karena  keterbatasan anggaran, sehingga membuat pemerintah daerah tidak dapat memenuhi seluruh permintaan masyarakat dalam waktu bersamaan," Ucapnya 

Sambungnya, " kondisi defisit bukan hanya dialami Rohil. Namun banyak juga kabupaten/kota di Indonesia menghadapi tekanan fiskal serupa, sehingga diperlukan pendekatan realistis dalam menyampaikan program kepada masyarakat. Daripada memberikan harapan palsu kepada masyarakat, lebih baik kita bersilaturahmi saja," Ujarnya.

Sutiyo menjelaskan, perubahan pola reses berkaitan erat dengan kondisi fiskal daerah. Pada 2025, APBD Rohil tercatat sekitar Rp2,4 triliun, namun masih menyisakan tunda bayar sekitar Rp200 miliar. Sementara pada 2026, APBD justru menurun menjadi Rp1,8 triliun.

Penurunan tersebut membuat ruang fiskal pemerintah daerah semakin sempit, sehingga berbagai usulan masyarakat dinilai sulit direalisasikan dalam waktu dekat, ( HSY).