PANTAUNEWS.CO.ID, DUMAI - Dalam sorotan terkini, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendapat seruan agar lebih memfokuskan perhatian pada netralitas Penjabat (Pj) Kepala Daerah. Meski tengah sibuk mengurusi netralitas TNI-Polri, kekhawatiran muncul setelah terungkapnya pakta integritas yang dilakukan oleh Pj Bupati Sorong, Yan Piet Moso, yang diduga bertujuan untuk memenangkan calon tertentu.

Pakta integritas semacam itu menjadi titik perhatian utama karena mencerminkan potensi adanya praktik serupa di seluruh Pj Kepala Daerah. Keresahan ini dinyatakan oleh Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, yang menegaskan perlunya penanganan khusus terhadap netralitas Pj Kepala Daerah.

Menanggapi situasi ini, Ray Rangkuti menyampaikan usulan untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) Netralitas yang mencakup Aparat Penegak Hukum (APH), Aparat Sipil Negara (ASN), dan Pj Kepala Daerah dalam konteks Pemilu 2024. Dengan kewenangan pembahasan pemilu berada di Komisi II, dialog yang melibatkan perwakilan dari berbagai komisi terkait dianggap sebagai langkah yang tepat.