Uniknya, lokasi pembabatan hutan ini berada dikawasan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Alam (IUPHHK-HA) PT Diamond Raya Timber (PT DRT). Diketahui, IUPHHK-HA PT Diamond Raya Timber ini berada didua kawasan yakni Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai dengan luas 90.959 Ha. 

Ketua DPK Asosiasi Lingkungan & Hutan Indonesia (ALUN) Kota Dumai Edriwan saat dimintai tanggapan, meminta kepada aparat penegak hukum cepat menanggapinya terkait maraknya ilegal logging di Kecamatan Sungai Sembilan.

"Kita minta aparat penegak hukum tangkap pelaku ilegal logging di Kecamatan Sungai Sembilan. Ini bukan sekedar kejahatan biasa," kata Ketua DPK ALUN Kota Dumai menegaskan, Senin (22/5/2023).

Apalagi, terkait aksi pembalakan liar di lokasi Batu Teritip masih kerap beroperasi hingga saat ini. Parahnya lagi, bahwa kegiatan ileggal logging tepatnya dikawasan Hutan Senepis ini seperti 'kucing kucingan'.

Ditambahkan Edriwan, salah satu aspek yang tidak bisa lepas dari permasalahan lingkungan adalah hutan. Karena hutan merupakan tempat hidup berbagai fauna dan flora. Hutan juga dikatakan sebagai paru-paru dunia. 

"Tanpa hutan, mustahil keseimbangan alam akan tercapai. Mari kita selamatkan hutan di Kota Dumai," ucap Edriwan dengan lantang.

Lanjutnya lagi, bahwa permasalahan di dalam hutan cukup sering terjadi, salah satunya adalah pembalakan liar atau penebangan hutan secara ilegal. Hal ini pasti akan memicu berbagai masalah lainnya di masa yang akan datang.

Terakhir, Ketua DPK ALUN Dumai juga mengendus adanya dugaan konspirasi oleh oknum oknum tertentu yang dengan sengaja membuat 'rasa aman' bagi pelaku kejahatan lingkungan tersebut.

Selanjutnya, jelas dalam pasal 19 Huruf a dan atau b Jo. Pasal 94 Ayat 1 Huruf a dan atau Pasal 12 Huruf e Jo. Pasal 83 Ayat 1 Huruf b, Undang-Undang No 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, dengan ancaman pidana penjara maksimum 15 tahun dan denda maksimum Rp 100 miliar.

"Kita minta pihak PT Diamond Raya Timber juga ikut bertanggungjawab dugaan adanya pembiaran pembalakan liar di Hutan Senepis. Jika terbukti terlibat, kita minta Kementerian LHK untuk mencabut izinnya," tukasnya mengakhiri. (*)