PEKANBARU, PANTAUNEWS.CO.ID - Hari ini, selesai shalat Jum'at (24/12/2021) 4 (empat) orang Resmi dilaporkan ke Polda Riau. 4 orang yang dimaksud adalah Suherwin SH dan Sandi Baiwa SH selaku Penasehat Hukum di Kantor Penasehat Ahli Gubernur Riau serta DR drh H Chaidir MM selaku Ketua FKPMR sekaligus Zulpen Zuhri SE, yang merupakan juga berprofesi wartawan.
Bertempat di Lantai 3 Gedung Mapolda Riau, para pelapor langsung diarahkan ke Subdit V dan langsung dilakukan gelar perkara sederhana. Setelah gelar perkara, barulah laporan diterima disertai dengan tanda terima dari petugas piket yang bertugas saat itu.
Adapun pasal yang disangkakan, pelapor merujuk atas Undang-Undang tentang informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yakni Tindak Pidana pada Pasal 27 ayat 3 Pasal 29 dan Pasal 36 UU ITE sekaligus Pelapor juga memastikan bahwa Terlapor juga disangkakan dengan Bab XVI dari Pasal 310 sampai 321 KUHP.
Selanjutnya, Kapolda Riau melalui Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) diminta untuk segera menindaklanjuti laporan tersebut.
"Kami yakin dan percaya bahwa Polri hari ini sangat Presisi. Selaku korban, kami sangat berharap dihadirkan keadilan atas kasus ini. Para Terlapor sudah sangat keterlaluan, tendensius dan diluar batas. Fitnah yang disampaikan sangat merugikan kami," ungkap Larshen Yunus dan Hendri Abadi Hasibuan, selaku Pimpinan Umum media www.riauandalas.com.
Terakhir, pihak Pelapor juga mencantumkan 12 nama-nama media yang mesti mempertanggung jawabkan perbuatannya. Baik itu secara moril maupun materil.
"Surat yang sudah ada tanda terima dari Dit Reskrimsus Polda Riau ini juga akan kami layangkan ke pihak Dewan Pers. Agar terhadap 12 media ini segera diberikan sanksi administratif, bila perlu sisi pidananya juga ditegaskan," tutur Larshen Yunus yang didampingi Hendri Abadi Hasibuan, Pimpinan Umum Media Online www.riauandalas.com
Selanjutnya, bahwa Minggu depan, rencananya Aktivis GAMARI juga akan melaporkan pihak-pihak yang terlibat atas skandal dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yakni terkait Peraturan Gubernur Riau nomor 19 tahun 2021 tentang Pers maupun tentang penggunaan dana Hibah maupun Bansos oleh beberapa orang, yaitu mantan pejabat maupun pimpinan dari organisasi penerima dana segar APBD Provinsi Riau. (*)
Berita Lainnya
Ratusan Mahasiswa Meranti Demo Tolak Omnibus Law, Situasi Sempat Memanas
Diduga 'Embat' Bini Tim Sukses, Oknum DPRD Terpilih Disebut 'Biang' Perceraian
Daftar di Demokrat, Delyuzar Syamsi Simpulkan 3 Pilar Membangun Kota Dumai
Sukseskan Pengamanan Pilkada Tahun 2020, Polres Siak Gelar Simulasi Sispamkota
Polres Dumai Laksanakan Binluh Guna Mengantisipasi penyebaran faham radikalisme dan anti Pancasila serta tindak kejahatan terorisme
Viral Tugu Gerbang Tol Madiun yang Dikaitkan dengan Palu Arit PKI
Subsidi LPG 3Kg Mau Dicabut, Marwan: Negara Ini Gagal
Penganut Aliran Hakekok Balakasuta Pandeglang Diserahkan ke Ponpes Cidahu
Lima Bintang Porno Ini Cantiknya Kebangetan
Marzuki Terpilih Jadi Ketua RT 06 Teluk Binjai Periode 2020-2023
Tempuh Jalur Pra Peradilan, Eduard Manihuruk: Untuk Menguji 2 Alat Bukti atas Penetapan Tersangka Narso
Ahli Waris Amat Bin Kaian Remajakan Kampung Cacing