PEKANBARU, PANTAUNEWS.CO.ID - Hari ini, selesai shalat Jum'at (24/12/2021) 4 (empat) orang Resmi dilaporkan ke Polda Riau. 4 orang yang dimaksud adalah Suherwin SH dan Sandi Baiwa SH selaku Penasehat Hukum di Kantor Penasehat Ahli Gubernur Riau serta DR drh H Chaidir MM selaku Ketua FKPMR sekaligus Zulpen Zuhri SE, yang merupakan juga berprofesi wartawan.
Bertempat di Lantai 3 Gedung Mapolda Riau, para pelapor langsung diarahkan ke Subdit V dan langsung dilakukan gelar perkara sederhana. Setelah gelar perkara, barulah laporan diterima disertai dengan tanda terima dari petugas piket yang bertugas saat itu.
Adapun pasal yang disangkakan, pelapor merujuk atas Undang-Undang tentang informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yakni Tindak Pidana pada Pasal 27 ayat 3 Pasal 29 dan Pasal 36 UU ITE sekaligus Pelapor juga memastikan bahwa Terlapor juga disangkakan dengan Bab XVI dari Pasal 310 sampai 321 KUHP.
Selanjutnya, Kapolda Riau melalui Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) diminta untuk segera menindaklanjuti laporan tersebut.
"Kami yakin dan percaya bahwa Polri hari ini sangat Presisi. Selaku korban, kami sangat berharap dihadirkan keadilan atas kasus ini. Para Terlapor sudah sangat keterlaluan, tendensius dan diluar batas. Fitnah yang disampaikan sangat merugikan kami," ungkap Larshen Yunus dan Hendri Abadi Hasibuan, selaku Pimpinan Umum media www.riauandalas.com.
Terakhir, pihak Pelapor juga mencantumkan 12 nama-nama media yang mesti mempertanggung jawabkan perbuatannya. Baik itu secara moril maupun materil.
"Surat yang sudah ada tanda terima dari Dit Reskrimsus Polda Riau ini juga akan kami layangkan ke pihak Dewan Pers. Agar terhadap 12 media ini segera diberikan sanksi administratif, bila perlu sisi pidananya juga ditegaskan," tutur Larshen Yunus yang didampingi Hendri Abadi Hasibuan, Pimpinan Umum Media Online www.riauandalas.com
Selanjutnya, bahwa Minggu depan, rencananya Aktivis GAMARI juga akan melaporkan pihak-pihak yang terlibat atas skandal dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yakni terkait Peraturan Gubernur Riau nomor 19 tahun 2021 tentang Pers maupun tentang penggunaan dana Hibah maupun Bansos oleh beberapa orang, yaitu mantan pejabat maupun pimpinan dari organisasi penerima dana segar APBD Provinsi Riau. (*)
Berita Lainnya
Ganti Uang Winda Earl Raib, Maybank Baru Siapkan Rp 16,8 Miliar
Realisasi APBD Riau: Keuangan Rp2,95 Triliun dan Fisik 47,81 Persen
Asrama Mahasiswa Pasema-Samenage Terima Bantuan Bola Voly dan Net
Badan Eksekutif Muda Tangerang Kota Salurkan Bantuan Bencana Banjir Di Serang
Warga di Tiga RW Cimone Jaya Laksanakan Kerja Bakti
Peduli Masyarakat, Apical Dumai Serahkan Ribuan Paket Sembako ke Masyarakat Sekitar Perusahaan
T Hutahuruk: Jika Dibutuhkan, Saya Siap Membantu Aparat Penegak Hukum
Tenaga Harian Lepas Bakal Dipecat 5.716 Orang di Dumai
Peringatan 10 November, PMII dan IPMM Kota Dumai Ziarahi Makam Pahlawan
4 Kali Beraksi, Komplotan Curas Di Bangko Dibekuk Polisi
Koswara Poerwasasmi Minta Copot Kadisdikbud dan Beberapa Kepala SMAN di Banten
Apical Jalankan Program Budi Daya Kambing dan Pelatihan Penyusunan Rencana Bisnis untuk Kelompok Tani di Dumai