Digelarnya rakor itu, ujar dia, sebagai bentuk pengawasan terhadap penyerapan realisasi anggaran tahun 2020 atau pencapaian pelaksanaan setiap kegiatan yang telah direncanakan dalam DPA Ketapang .

"Karena itu, seluruh jajaran dinas ini diharapkan bisa mengawal setiap kegiatan, khususnya kegiatan strategis yang menggunakan pemanfaatan dana DID tambahan, agar bisa dipertanggungjawabkan secara administratif maupun normatif," katanya.

Ia menjelaskan, pertanggungjawaban administrasi disini maksudnya agar pemanfaatan dana jelas pembukuannya, ada bukti-bukti penggunaannya, serta hasilnya. Sedangkan pertanggungjawaban normatif mengandung makna bahwa hasil yang diperoleh harus sesuai dengan peraturan perundangan yang melandasinya.

Sementara itu sebagai upaya pengentasan daerah rentan rawan pangan sekaligus mempertahankan wilayah yang statusnya sudah tahan pangan, maka DisketapangPekanbaru menggencarkan program kegiatan pengembangan kawasan mandiri pangan, guna mendorong ketahanan pangan pada masa pandemi COVID-19.

"Ini menjadi salah satu program unggulan Pemkot Pekanbaru guna membantu masyarakat yang terdampak secara ekonomi, disamping itu program unggulan kedua yakni pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) yakni pemanfaatan lahan pekarangan optimal untuk pengembangan ketersediaan aneka pangan pada tiap rumah tangga," katanya. ***