ROHIL, PANTAUNEWS – Polres Rokan Hilir bersama Polsek Rimba Melintang melaksanakan kegiatan Panen Raya Jagung Serentak Kwartal III sebagai wujud dukungan terhadap Program Ketahanan Pangan Nasional dan Asta Cita Presiden Republik Indonesia. Kegiatan berlangsung pada Kamis, 4 Desember 2025, sekitar pukul 09.00 WIB di lahan pertanian yang berlokasi di Jalan Almunawarah, Kelurahan Rimba Melintang, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir.

Kegiatan panen raya ini dipimpin langsung oleh Kapolres Rokan Hilir AKBP Isa Imam Syahroni, S.I.K., M.H., yang turut didampingi Wakapolres Rokan Hilir KOMPOL Rikki Operiadi, S.Sos., S.I.K., M.I.K, serta sejumlah pejabat utama Polres Rohil dan unsur Forkopimcam.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut:
    •    Kasat Intelkam Polres Rohil AKP Sarasi Sijabat, S.H.
    •    Kapolsek Rimba Melintang IPDA Martin Luther Munthe, S.H.
    •    Perwakilan Camat Rimba Melintang, Kasi Pemberdayaan Kesmas Sdr. Supianto, S.Pd., M.IP
    •    Perwakilan Koramil 05 Rimba Melintang, Serka Paijo
    •    Kepala BPP Kecamatan Rimba Melintang Sdr. Taufik
    •    Para lurah, penghulu, sekdes, PPL, serta kelompok tani setempat.

Lahan panen seluas ± 1,5 hektare tersebut menghasilkan sekitar 2.500 kilogram (2,5 ton) jagung pipil. Hasil panen selanjutnya akan didistribusikan ke Gudang Bulog sebagai bagian dari penguatan stok pangan daerah.

Kapolres Rohil menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bukti nyata komitmen Polri dalam mendukung swasembada pangan nasional. “Polri hadir tidak hanya dalam menjaga keamanan, tetapi juga mendampingi masyarakat, khususnya para petani, mulai dari proses penanaman hingga pendistribusian hasil panen,” ujarnya.

Program ini diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat pedesaan, memperkuat ekosistem agrikultur lokal, serta mendukung ketersediaan pakan ternak dan kebutuhan pangan lainnya.

Dengan terselenggaranya panen raya ini, Polres Rohil dan jajaran kembali menegaskan peran strategis Polri dalam memperkuat ketahanan pangan nasional melalui sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan di daerah, ( HSY).