PANTAUNEWS, PEKANBARU - Erisman Yahya, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Riau yang ditunjuk Gubernur Abdul Wahid sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Riau sejak Maret 2025, kini menghadapi badai kritik. 

Penunjukan kontroversial ini dikecam keras aktivis pendidikan Riau Erwin Sitompul, S.Pd., yang menuntut pencabutan jabatan Erisman sebelum masa tugasnya berakhir akhir Juni ini. 

Kontroversi Penunjukan dan Rekam Jejak Bermasalah 

Erwin Sitompul, pendiri Forum Silaturahmi Guru Bantu Provinsi (FSGBP) Riau, mengungkapkan kejanggalan dalam penunjukan pejabat di lingkungan Disdik Riau: 

"Dulu Kabid SMK Arden Semeru pernah ditunjuk jadi PLT Kabid SMA di zaman PLT Kadisdik Riau Ronny Rahmat dia menolak. Kenapa di zaman PLT Kadisdik Riau Erisman Yahya malah ditunjuk jadi PLT Kabid SMA, dan malah dilantik jadi Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Riau oleh Gubernur?," Kata Erwin 

Pola inkonsistensi ini menimbulkan tanda tanya besar atas objektivitas penempatan jabatan strategis jelasnya. 

Erwin juga menceritakan pengalaman pahitnya berinteraksi dengan Erisman.Pada 1 April 2024, ia menerima pesan WhatsApp yang menuduhnya sebagai "provokator"hanya karena memperjuangkan gaji guru bantu jenjang DIKDAS yang telat dibayar setelah Lebaran. 

Padahal, keterlambatan ini disebutnya sebagai sejarah kelam pertama sejak guru bantu diangkat pada 2006 oleh mantan Gubernur Rusli Zainal. 

"Saya berharap Gubernur segera mengganti Plt Kadisdik yang masa jabatannya habis akhir Juni.Pilih yang punya etika dan sopan santun dalam berbicara,"tegas Erwin . 

Ancaman Intervensi PPDB dan Praktik Kotor 

Dalam konteks Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang sedang berlangsung (21 Juni-29 Juni 2025), Erwin mengingatkan ancaman intervensi: 

"Agar jangan terjadi kekisruhan dan intervensi lagi di PPDB/SPMB seperti dugaan yang terjadi di PPDB/SPMB di SMA Negeri Plus beberapa waktu yang lalu,"Tuturnya 

Peringatan ini relevan mengingat Erisman sebagai Plt Kadisdik saat ini memegang kendali atas proses SPMB yang sedang memasuki tahap krusial—pra pendaftaran (21-24 Juni) dan pendaftaran/pemilihan sekolah (24-29 Juni) . 

Kritik juga menyasar lingkungan Disdik Riau terkait dugaan praktik titipan kuota siswa.Dr. Arden Semeru, Sekretaris Disdik yang baru diangkat, diduga terlibat manipulasi kuota PPDB/SPMB di SMA Negeri Plus Provinsi Riau saat menjabat Kabid SMK.Erwin bahkan mendesak KPK menyita alat komunikasi Arden dan Erisman untuk membongkar praktik ini . 

Ketimpangan Guru dan Warisan Masalah Sistemik 

Erwin menyoroti disparitas gaji antara guru DIKDAS (pendidikan dasar) dan DIKMEN (pendidikan menengah).Meski sama-sama diangkat melalui tes kelayakan era Rusli Zainal (2006), guru DIKDAS hanya menerima Rp2 juta/bulan, sementara DIKMEN Rp2,5 juta. Perbedaan ini memicu rasa "dianak-tirikan" dan berpotensi menimbulkan gejolak . 

Persoalan lain yang mengemuka meliputi:
- Gaji guru selalu telat dibayar setiap tahun
- Guru yang mengajar di kawasan perbatasan belum mendapat perhatian memadai
- Maraknya dugaan pungutan liar di sekolah meski ada dana BOS,seperti dugaan pungutan uang magang,uang perpisahan,dan penjualan LKS. 

Masa Depan Pendidikan Riau:Ujian Integritas 

Gubernur Wahid, melalui Asisten III Setdaprov Elly Wardhani,membela penunjukan Erisman dengan alasan "rekam jejak dan kinerja". 

Namun, publik mempertanyakan objektivitas penilaian ini, terutama mengingat keduanya sama-sama alumni Pondok Pesantren MTI . 

Dengan berakhirnya masa tiga bulan jabatan Plt Kadisdik akhir Juni, keputusan Gubernur Wahid akan menjadi ujian nyata.Pilihan antara mempertahankan Erisman,atau mencari figur baru akan menentukan arah reformasi birokrasi pendidikan Riau. 

Erwin menegaskan bahwa perjuangannya bukan sekadar urusan gaji,tapi pembenahan sistemik: 

"Pendidikan Riau bukan ajang percobaan.Guru butuh pemimpin yang mendengar,bukan menghakimi" . Pernyataan ini menjadi tamparan keras bagi birokrasi yang dianggap mengutamakan loyalitas politik di atas kompetensi dan integritas.Dengan SPMB 2025 memasuki tahap kritis, transparansi dan akuntabilitas proses seleksi menjadi penanda apakah janji "meritokrasi" dalam birokrasi Riau sekadar retorika.