SUBULUSSALAM, PANTAUNEWS.CO.ID - Bahagia Maha, Ketua Fraksi Gerakan Amanat Aceh (GERANAT),  Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Subulussalam. Menyesalkan statemen Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Kota Subulussalam.

Pasalnya, menurut wakil ketua komisi A, itu. Statement Kadisdikbud, dinilai sangat begitu arogan sekali, yang tersebar di berbagai media online.

"Semestinya seorang penjabat eselon ll tidak seperti itu menyikapi setiap persolan dengan arogan, terindikasi adanya bahasa mengancam untuk para guru P3K di kota Subulussalam ini," sampai Bahagia Maha, Jumat, (3/06/22).

Semestinya, sambung Bahagia Maha. Sampaikanlah statement itu dengan bijaksana, dan jelas apa penyebab dan kendala sehingga gaji mereka belum terbayarkan, yang seperti harapan mereka, bukan dengan cara sikap seperti itu.

Sebagaimana yang diketahui ketua Fraksi Geranat DPRK Subulussalam Bahagia Maha menyampaikan pasca penerimaan 163 Guru lulusan PPPK tahap I dan tahap II dimulai kerja dari Januari Tahun 2022.

Diketahui bahwa Januari, Surat Perintah Tugas sudah mereka terima, kemudian awal Februari dan Maret, mereka menerima Surat Keputusan Pengangkatan. artinya lanjut Bahagia Maha. Mereka sudah bekerja dengan penuh tanggungjawab sampai hari ini berjalan selama 6 bulan, namun sampai hari ini gaji kerja mereka belum pernah dibayarkan.

Yang paling menyedihkan. bubuh Bahagia Maha, menurut penyampaian pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussalam gaji Guru PPPK akan dibayarkan hanya di bulan Juli nanti.

"Tentu ini tidak wajar, dan terlalu mendzalimi hak Guru PPPK, bagaimana dengan hak mereka yang bekerja dibawah bulan Juli sekitar 6 bulan itu," tanya Bahagia Maha.

Dengan tegas, wakil ketua komisi A, itu menyampaikan kepada Kadisdikbud H Sairun S.Ag, sebagai kepala dinas pendidikan kota subulussalam.

"ingat saudara selaku penerima amanah sebagai kadis Pendidikan dan Kebudayaan, tugas saudara pengayom para guru PPPK, juga guru-guru lainya. bagaimana mereka supaya semangat mengajar murid-murid  disekolah, bukan untuk ditakut takuti atau meintimidasi seperti stetemen kapala dinas pendidikan dimedia itu," tegas Bahagia.

Masih di kesempatan yang sama, Bahagia Maha juga menjelaskan. Ini pemerintahan Demokrasi, bukan pemeritahan kerajaan atau prusahaan milik sendiri sehingga sesuka hati kita mengintervensi para guru P3K itu.

"ereka juga punya Hak untuk menanyakan gaji mereka karena mereka sudah diperintakan untuk tugas mengajar, kalau memang belum ada ketersedian dana APBK untuk membayar gaji mereka kenapa mereka disuruh untuk mengajar melalui surat perintah tugas (SPT) kepala dinas," ujarnya.

Tak luput, Bahagia Maha juga mengatakan. Hargailah keputusan yang telah di sepakati dan sebagai pemimpin harus punya hati dan kepekaan terhadap kondisi para guru p3k itu. Terlebih lagi mereka bertugas atas surat perintah kepala dinas pendidikan, janganlah keluar air mata Guru-guru P3K itu lagi akibat kearoganan kadis pendidikan subulassalam.

Sebagai wakil rakyat. beber Bahagia, kami punya tanggungjawab untuk mengawasi persoalan itu, dan kami akan memintak kepada pimpinan DPRK, Rekan-rekan anggota DPRK lainya yang membidangi pendidikan untuk dapat melakukan RDP di DPR nantinya. (Juliadi)