MANADO, PANTAUNEWS.CO.ID - Kepala kantor Kamla Zona Maritim Tengah Laksma Bakamla Hanarko Djodi Pamungkas  menerima kunjungan kerja Kapolda Sulawesi Utara   Irjen Pol. Mulyatno di Kantor Zona Maritim Tengah di Jl. Diponegoro No. 126, Manado, Sulawesi Utara, Kemarin.

Maksud dan tujuan kunjungan kerja Kapolda Sulut di Bakamla Zona Maritim Tengah adalah untuk mempererat silaturahmi dan perkenalan diri sebagai pejabat Kapolda baru Sulut, serta melihat fasilitas pemantauan satelit terintegrasi dari sejumlah Stasiuan Pemantauan Keamanan dan Keselamatan Laut (SPKKL) yang berada di wilayah kerja Kantor Kamla Zona Maritim Tengah.

Pada kesempatan tersebut, Kazona Tengah Hanarko Djodi menyampaikan tugas pokok dan fungsi Bakamla di wilayah kerja Zona Maritim Tengah yang mencakup 12 provinsi yang berada pada jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II.

Lebih lanjut, Kazona Tengah membeberkan rencana penguatan sistem pemantauan milik Bakamla tahun 2022 mendatang. Ia pun mengatakan, saat ini Bakamla akan membangun sebanyak 11 Kantor  Sistem Peringatan Dini di wilayah  Zona Maritim Tengah.

Ia juga menjelaskan pentingnya membangun sistem peringatan dini, sistem teknologi informasi yang canggih serta pengembangan SDM yang mumpuni untuk mengawaki peralatan tersebut. Pertukaran informasi terkait sektor keamanan dan keselamatan laut oleh sejumlah instansi maritim dan pemegang kebijakan juga sangat penting untuk dibina.

“Pembangunan sistem peringatan dini merupakan cita cita awal berdirinya Bakamla dengan pemanfaatan teknologi tinggi, serta peningkatan kemampuan personel Bakamla yang handal dengan harapkan bisa mengefisiensikan birokrasi untuk kejayaan NKRI di sektor maritim.” Ujar Laksma Bakamla Hanarko Jodhi.

Mengakhiri kunjungannnya, Kapolda Sulawesi Utara  Irjen Pol. Mulyatno yang didampingi Direktur Polair Polda Sulut, Kombes. Pol. Kukuh Prabowo berharap dengan kemampuan, kapasitas serta armada patroli yang dimiliki Bakamla, dapat semakin menguatkan kehadiran aparat keamanan di sektor maritim, dengan kerja sama yang baik antar instansi berwenang di wilayah perairan Sulawesi Utara. (rls)