PEKANBARU, PANTAUNEWS.CO.ID - Ketua KPU Provinsi Riau Ilham Muhammad Yasir bersama Komisioner Divisi Hukum dan Pengawasan Firdaus, Komisioner Divisi Sosdiklih Parmas Nugroho Noto Susanto melakukan kunjungan kerja ke kantor Ombudsman RI perwakilan Riau, Selasa (22/6/2021). 

Kunjungan kerja diterima Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Riau Ahmad Fitri bersama sejumlah asisten.

Ketua KPU Provinsi Riau, Ilham Muhammad Yasir mengatakan,"kunjungan kerja ini dilakukan untuk membangun koordinasi terkait penguatan Badan koordinasi hubungan masyarakat (Bakohumas) KPU Riau. KPU Riau memerlukan masukan dan sinergi banyak lembaga termasuk dengan Kantor Perwakilan Ombudsman Riau terkait penguatan Bakohumas tersebut," katanya.

Pada kesempatan tersebut Ilham juga mengutarakan sejumlah agenda-agenda penting KPU dalam mempersiapkan diri untuk melaksanakan penyelenggaraan Pemilu pada 2024 mendatang. 

"Untuk itu KPU Riau terus mempersiapkan diri dan juga membangun koordinasi dengan banyak pihak lembaga negara agar bisa terjalin kerja sama kelembagaan," ujar Ilham.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Riau, Ahmad Fitri ketika dikonfirmasi kamis (24/6/2021), menyambut baik kunjungan KPU Riau. menurutnya pertemuan ini sangat penting bagi kedua lembaga dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Oleh karena itu kerja sama dan koordinasi antara Ombudsman RI dan KPU sangat perlu untuk terus ditingkatkan.

Pada pertemuan tersebut Ahmad Fitri juga mengutarakan sejumlah tugas Ombudsman RI dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. 

Menurutnya, tugas utama yang dijalankan Ombudsman RI adalah menerima laporan masyarakat atas terjadinya dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Selain itu, Ombudsman RI juga memiliki tugas untuk melakukan pencegahan maladministrasi. 

"Pencegahan maladministrasi juga menjadi kegiatan penting di Ombudsman. dengan demikian diharapkan dugaan terjadinya maladministrasi bisa semakin berkurang," papar Ahmad lagi.

Dalam pertemuan tersebut, Ahmad juga mendorong KPU Riau untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu melalui peningkatan kualitas pelayanan publik untuk peserta Pemilu dan masyarakat yang menjadi pemilih pada Pemilu. (Rasid Ahmad)