SUBULUSSALAM, PANTAUNEWS.CO.ID - Berlangsungnya rapat paripurna DPRK Subulussalam yang di warnai oleh Fraksi Gerakan Amanat Aceh (Geranat), Wolk out meninggalkan ruang rapat paripurna, sehingga tidak mengikuti rapat Paripurna DPRK Subulussalam.

Dengan Agenda tentang penyampaian rekomendasi DPRK atas LKPJ walikota subulussalam tahun 2020, penetapan program legislasi kota Subulussalam tahun 2021, persetujuan bersama terhadap rancangan qanun tentang penyertaan modal pemerintah kota Subulussalam dan perseroan terbatas bank Aceh syariah, persetujuan bersama terhadap rancangan Qanun tentang perubahan atas qanun kota Subulussalam no 13 tahun 2012 tentang pemerintah kampong.

Menyikapi hal tersebut, rekan media bersiraturahmi ke kediaman H. Merah Sakti Kombih selain disebut dengan bapak pembangunan kota, ianya juga pernah menjabat selaku anggota DPR.

H. Merah Sakti saat di konfirmasi Menyampaikan kepada awak media. mengenai rapat paripurna dan pembacaan LKPJ itu bukanlah suatu kekuatiran namun demikian harus ada sikap yang bijak dari kepala daerah.

"Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), persoalan adanya feraksi menerima atau menolak itu suatu hal yang lumrah. Bukan berarti menjustifikasi membatalkan LKPJ yang disampaikan oleh kepala daerah,"sampainya, Senin (24/5/2021).

Sakti, juga mengkecualikan, kiranya dalam dokumen anggaran pada tahun 2020 ada penumpang gelap yang masuk ke DPR tanpa diketahui oleh banggar dan program tersebut tidak jelas bersumber, dana yang tidak diketahui atau fiktif. Itu baru ragu dan khawatir kepala daerah.

"Selama memang on the track sesuai dengan dokumen anggaran yang berlalu tidak perlu khawatir,"ucap sakti

Ianya juga sedikit menceritakan pengalamannya sebagai anggota DPR pada tahun lalu, sejak orde baru eranya Soeharto Habibi gusdur Megawati kita sudah menjadi anggota DPR. Dari Aceh Selatan, ke Aceh Singkil selanjutnya kota Subulussalam.

"DPR itu sejatinya harus mampu mengendalikan emosional karena di lembaga itu berlaku prinsip, kolektif, kolegial, satu untuk semua, dan satu untuk bersama. tidak ada garis komando makanya di DPR itu perlu mengedepankan musyawarah dan mufakat,"cetusnya

Konon lagi seperti pak ketua DPR, juga sebagai anak walikota kita, seharusnya mampu mengayomi 19 anggota DPRK Subulussalam.

"disinilah perlu sikap yang Arif dan bijaksana sekalipun harimau di dalam hatinya tapi diluar harus mampu menunjukkan dirinya bahwasanya iya adalah seorang sahabat,"bubuh sakti

Disamping itu juga merah Sakti mengingat  bahwa peristiwa hari ini mengingatkan pada peristiwa November tahun 2018 lalu. pada saat sidang paripurna pengesahan anggaran tahun 2019. di mimbar utama hadir saudara salmaza sebagai wakil walikota, ian ketua DPR, Hajjah Mariani, dan Fajri Munthe sebagai unsur pimpinan.

Hajjah Mariani dalam kapasitasnya sebagai wakil ketua DPR yang notabennya istri Walikota kita sekarang ini. menyampaikan statementnya apabila TC PNS, dan honor tenaga kontrak tidak terakomodir saya walk out dari persidangan ini.  oleh ketua DPR pada saat itu silakan saja Bu jika ingin walk out dan dibuktikan ibu Hajjah Mariani keluar dari sidang paripurna diikuti H Affan Alfian bintang sebagai ketua Hanura yang belum jadi Walikota pada waktu itu sekalipun sudah terpilih menjadi walikota Subulussalam, dan juga salah satu anggota DPR dari partai Hanura. sementara Anhar Ujung yang juga anggota DPR dari Partai Hanura tidak ikut walk out.

Statement Hajjah Mariani pada masa itu luar biasa dan membuat kita bangga membela PNS dan membela tenaga honor nyatanya pada hari ini 2 tahun lebih Walikota kita memimpin kita Hajjah Mariani sebagai ibu ketua tim PKK

"Mungkinkah bisa dengan peristiwa ini menyadarkan seluruh PNS se kota Subulussalam yang berjumlah 2000 lebih bahwasanya mereka terkejut antara statement ibu Hajjah Mariani pada November 2018 lalu dengan fakta yang real di bulan Mei 2021 ini kontradiktif bertolak belakang 360°antara ucapan dengan kenyataan THR PNS sampai hari ini belum dibayarkan. Konon lagi tenaga honor kemana statementnya mana janjinya hari raya sudah berlalu"sindir sakti.

Tokoh pembangunan kota Subulussalam itu menambahkan Dengan kondisi seperti ini saya mohon maaf. besok atau lusa janganlah menyalahkan saya seakan-akan saya yang sering berkomentar di media. demi Allah pada hari ini menjelang magrib beberapa rekan saya sahabat saya dari media yang mendatangi saya. saya selaku tuan rumah tetap terbuka open house sejak dari dulu memang tabiat dan karakter saya seperti ini saya tidak pernah alergi kalau di kritisi, karena kritisi itu akan menyadarkan saya.

"Saya saja sebagai seorang mantan dilematis begitu saya berbicara atau berkomentar dikatakan belum move on lah, dendam politik lah, tidak setuju lah, kebencian lah. faktanya hari ini menyadarkan ribuan PNS yang tidak menerima THR, negeri ini kita bangun bersama-sama negeri ini milik kita semua dan milik semua agama yang ada di kota Subulussalam,"beber sakti

Ia nya juga merasa sangat Miris hati mengingat yang telah terjadi. belum genap satu minggu lebaran sudah ada gerakan demo, belum habis satu bulan mosi tidak percaya muncul dari dokter dokter rumah sakit, THR tidak dibayar, hari ini menjadi catatan merah kembali muncul di negeri ini wall out 9 anggota DPR menjadi pertanyaan besar.

"Kita menunggu jurus-jurus dan sikap yang bijaksana semua stakeholder yang dipimpin oleh top manajerial sebagai walikota dan wakil walikota subulussalam baiknya intropeksi diri,"jelas sakti

Sakti juga mengapresiasi kebijakan walikota Subulussalam. Sangat luar biasa Walikota kita yang tidak menyalurkan THR. 500 lebih kabupaten kota se-indonesia sudah dibayar. malahan di wilayah daerah timur notabennya bupati atau walikota banyak yang non muslim tapi dia sadar kewajiban negara membayar THR kepada saudara-saudaranya, kepada pegawai-pegawainya yang beragama Islam menyusul Idul Fitri 1442 hijriah yang lalu.

Marilah kita merajut kembali kesatuan dan persatuan kita menjadi lebih baik tidak terasa 2 tahun lebih Walikota walikota dan wakil walikota sudah memimpin kita. tapi catatan semakin hari semakin banyak semakin hari semakin memunculkan persoalan-persoalan baru persoalan lama belum selesai muncul persoalan baru lagi

Sakti juga sangat meminta antara eksekutif dan legislatif harus berbenah diri dan sebenarnya inilah menjadi kekhawatiran banyak orang manakala Bapak menjadi walikota anak menjadi ketua DPR jika ada persoalan harusnya di bicarakan dengan kedua pimpinan DPR lainnya. 

"Peristiwa hari ini mengejutkan kita pada November 2018 lalu hanya ada 2 anggota DPR yang keluar, dan kini 2021 sebanyak sembilan anggota DPR yang keluar dari gedung dan forum terhormat,"tutup sakti. (*)

Penulis : Juliadi

 Editor : Redaksi