Dumai, (Pantaunews.co.id) – Pembangunan infrastruktur fisik di era reformasi dan otonomi daerah dewasa ini mensyaratkan adanya feedback atau umpan balik dari semua elemen masyarakat yang ada untuk mengontrolnya.
Bagaimana tidak, reformasi dan desentralisasi dibuat berdasarkan harapan untuk mengurangi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di segala sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Terkait dengan tujuan tersebut, salah satu peraturan yang diterapkan adalah wajibnya pemasangan papan nama pengumuman oleh para pelaksana proyek, sesuai dengan prinsip transparansi anggaran.
Seperti yang terjadi di Jalan Nelayan Darat Gg. Lestari, RT 11 Kelurahan Pangkalan Sesai, Kecamatan Dumai Barat tidak adanya kelengakapan Papan Proyek pengerjaan.
Walaupun memiliki papan proyek, tapi ada kejanggalan jelas tidak menyebutkan nama perusahaan dan nilai anggaran. Tim Redaksi mencoba mencari kebenaran, apakah ini proyek APBD atau Dana Kelurahan yang digelontorkan dari APBN melalui Dana Alokasi Umum (DAU).
Papan nama proyek hanya terpampang nama program, kegiatan, pekerjaan, lokasi dan tahun anggaran. Pantauan dilapangan, bahwa pengerjaan yang tidak diketahui besarnya nilai anggaran sudah dalam keadaan rampung.
Redaksi mencoba konfirmasi, Kepala Dinas PUPR Kota Dumai, M.Syahminan terkait papan nama proyek yang tidak menyebutkan nama perusahaan dan nilai anggaran. Tetapi saat dihubungi nomor selulernya dan juga pesan WhatsApps, namun tidak mendapatkan jawaban.
Redaksi mencoba menghubungi Camat Dumai Barat, Zulfahren untuk mendapatkan informasi. Namun sayang Zulfahren juga tidak mengetahui pengerjaan proyek tersebut.
“Saya tidak tahu, tapi nanti coba saya tanyakan kepada Lurah Pangkalan Sesai,†jawab Zulfahren.
Padahal, transparansi anggaran sudah menjadi keharusan dilaksanakan pemerintah dalam menjalankan program kerjanya. Dimulai sejak awal sampai akhir sebuah proyek yang dilaksanakan pemerintah. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan tender, sampai pelaksanaan proyek.
Aturan tersebut sudah jelas tertera dalam UU No. 14 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selain UU KIP, ada beberapa aturan lain yang mempertegas tentang transparansi pelaksanaan program pemerintah. Seperti Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung (Permen PU 29/2006).
Adapun secara teknis, aturan tentang pemasangan papan pengumuman proyek biasanya diatur lebih detail oleh masing-masing daerah. Berarti jika di lapangan terdapat sebuah proyek yang tidak menyertakan papan pengumuman proyek, sudah jelas menabrak aturan.
Bahkan patut dicurigai proyek tersebut tidak dilaksanakan sesuai prosedur sejak awal. (tim/red)
Berita Lainnya
Kapolres Rohul Tinjau Pos PAM Batu Langkah Besar, Beri Motivasi Pada Petugas
Operasi Serbuan Vaksinasi Marinir, Manjakan Masyarakat Madiun
Semarak HUT RI ke-80, PJS Sibolga-Tapteng dan Polres Tapteng Bagikan Bendera Merah Putih
Diberikan Lahan Secara Gratis, 61 Tokoh Papua Usulkan Pembangunan Istana di Papua
Sinergitas Babinsa dan Bhabinkamtibmas Bangun Rumah Untuk Warga yang Kurang Mampu
Turap Roboh Nyaris Membahayakan Warga Hingga Kini Belum Ada Perbaikan
Diduga Pihak Disdikbud Dumai 'Plinplan', Sejumlah Guru, Staf TU beserta Wali Murid Lakukan Aksi Mogok Jilid II
Dukung Ketahanan Pangan, Karang Taruna Unit RW. 008 Kelurahan Cimone Jaya Budidaya Ikan Lele
Pemerintah Aceh Hentikan Kegiatan Dubes India di Aceh, Haji Uma: Sudah Tepat
Bea Cukai Dumai Salurkan Bantuan Pada Anak Yatim,Sempena Menyambut Hari Raya Idul Fitri
Berikut 4 Cara Melacak HP yang Hilang
Dumai Siaga Darurat Covid- 19 Antisipasi Penyebaran