SUBULUSSALAM, PANTAUNEWS.CO.ID - Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Subulussalam demo di Kantor Walikota dan DPRK Subulussam terkait tenaga honorer yang di rumahkan, Senin (07/02/2022).

Terkait dirumahkannya tenaga honorer tersebut, Pemerintah Kota Subulussalam telah mengeluarkan surat resmi yang bernomorkan 560/ 732/ 2021, di tanda tangani langsung oleh Wakil Walikota Subulussalam, Drs. Salmaza, MAP ditetapkan pada 20 Desember lalu.

Yang menurut Ampes, dalam isi surat itu bahwa "pemerintah sedang melakukan evaluasi, maka seluruh tenaga honorer administrasi (Kontrak) agar di rumahkan dengan sampai menunggu keputusan berikutnya,” jelas sangat merugikan status tenaga honorer yang telah di rumahkan.

Dalam pernyataan Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Subulussalam (Ampes) bahwa pemerintah terkesan seperti acuh tak acuh perihal kondisi masyarakatnya atapun rakyatnya yang terkena imbas dari kebijakannya tersebut.

"Pemerintah Kota Subulussalam sepertinya sengaja memperlihatkan ketidakmampuannya dalam mengelola roda pemerintahan yang baik dan benar," ujar Hasbi Bancin, selaku Ketua Ampes.

"Pemerintah Kota Subulussalam saat ini mengorbankan para tenaga honorer di tengah defisit yang semakin membengkak hingga diatas 100 Miliar," lanjutnya.

Andika Kombih, yang sebagai Koordinator Lapangan (Korlap) juga mengatakan bahwa pemerintahan Bintang-Salmaza telah gagal memimpin Kota Subulussalam.

"Ya terbukti dengan banyaknya persoalan di Kota Subulussalam saat ini, terutama tentang tenaga honorer ini," kata Andika Kombih.

Usai menyampaikan pernyataan, Ampes langsung bergegas meninggalkan kantor walikota dan menuju gedung DPRK Subulussalam. (Juliadi)