@Eko Harwibowo Cahyo: “Saat di jl. Ombak, ada yg berjualan diatas parit kena bongkar... perlakuannya nggak sama ya....? Ada PERDA nggak ya yg mengatur bangunan diatas parit...?”

@Dipo Aprian: “Nanti kalau yg jualan, asal buang sampah keparit gimana? Itu kalau ga salah ada 10 pintu, 1 pintu anggap aja 2 meter, otomatis 20 meter parit tertutup, nanti kalau tersumbat dibawah tu macam mano?”

@Muhammad Zulfan Arif: “Izin ya pak belalang, sampaikan sama yang bersangkutan, Jangan karena ambisi ingin membangun, semua aturan di labrak begitu saja. Itu bangunan tepat diatas drainase, dan juga berdekatan dengan pipa jaringan gas. Ampun deh”

@Teuku Zacky: “Sesuai Perda No 12 tahun 2002 tentang Keterlibatan Umum Dilarang berjualan di atas Parit, trotoar dan badan Jalan ????Dito Sitompul tolong pencerahannya ????”

@Izudin Usman: “Dah salah kaprah,mcm TK Ado tanah LG di Dumai ni,LBH bagus di atas sungai Dumai tu dibuat,kan luas,nanti klu masyrkt bangun,maraah”

@Koko Athalarick Syah: “Boleh kritik gak OmBel, tapi iya gak disertakan dengan solusi ni ????, maksud dan tujuan membuat jalan janur kuning itu menjadi pusat kuliner nntinya, tentunya untuk meningkatkan ekonomi berkelanjutan dan bisa menumbuhkan kesejahteraan, satu cuma OmBel yg mau awak tanya...entah ini bertanya ntah ini kritik awak gak tahu juga ????.., jika itu nntinya jadi pusat kuliner Jln tersebut apakah sudah di perhatikan lahan parkir nntinya bagi pengunjung disana..yg dimana kita tahu lebar jalan dan bahu jalan tersebut tidak memadai untuk perparkiran..., Jangan sampai menganggu fasilitas umum yaitu jalan umum menimbulkan kemacetan di ruas jln tersebut.. jdi harus di pikirkan masak2 dahulu...jgn nnti timbul polemik di antara publik yg disana..#ManaStafAhli #StafAhliMana ????????????”

Hal ini ditanggapi Plt Kadis Pekerjaan Umum dan Penataaan Ruang (PUPR), melalui Kabid Cipta Karya Riau Satrya Alamsyah, bahwa semua proses aturan dan mekanisme pembangunan sudah dilakukan pengkajian terlebih dahulu, Rabu (1/12/2021).

“Pembangunan kios kuliner di Jalan Janur Kuning sudah sesuai aturan dan mekanisme. Jadi terkait dengan bangunan berdiri diatas saluran air, hal ini sudah kami masuk kajian tim teknis,” kata pria plontos yang akrab disapa Rio ini dengan lugas.

Ketika disinggung dengan pembangunan yang informasinya akan dibangun sebanyak 25 kios ini, lokasinya berdekatan dengan pipa minyak milik PT Pertamina RU II Dumai, Rio juga dengan santai dan tetap kekeh, hal ini sudah melalui proses kajian bersama tim teknis Pemko Dumai.

Ditempat terpisah, salah satu masyarakat Kota Dumai JK Situmeang menyampaikan pendapatnya bahwa pembangunan yang berdekatkan dengan lokasi pipa minyak apabila bertekanan tegang tinggi sangat rentan. Menurutnya, apakah pihak Pemko Dumai sudah melakukan koordinasi dengan PT Pertamina.

“Saya perkiraan jarak antara lokasi bangunan dengan pipa minyak ini sekitar 3 – 4 meter. Jadi seandainya terjadi kebocoran atau ledakan pipa minyak tersebut, siapa yang akan bertanggungjawab,” ungkap JK Situmeang yang juga wartawan senior di Kota Dumai ini dengan tegas.

Selanjutnya, ia beranggapan Wali Kota Dumai terlalu memaksakan tanpa melalui kajian yang lebih matang. Bangunan berdiri diatas saluran air ini juga menurutnya, sangat rentan dengan kondisi Kota Dumai saat ini sering banjir yang tanpa kesudahan.

“Siapa yang menjamin para pedagang atau konsumen akan membuang sampah sembarangan. Kondisi Kota Dumai dengan carut marutnya dengan tata kelola sampah saja saat ini, belum mampu mengatasinya. Apalagi rencananya akan dibangun kios sepanjang Jalan Janur Kuning,” tukasnya dengan lantang.

Ironisnya, sumber pendanaan proyek yang berasal dari APBD Murni 2021 dan bukan melalui APBD Perubahan ini juga diduga mengkangkangi Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 300K/38 M.PE/1997 tentang Keselamatan Kerja Pipa Penyalur Minyak dan Gas Bumi Pasal 12 ayat 2. Pasal tersebut berbunyi “Pada peralatan pendukung pipa transmisi gas yang Bertekanan lebih dari 16 (enam belas) Bar, dilarang mendirikan bangunan, meletakkan barang-barang, menanam tanaman keras dalam jarak sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) meter dari sisi luar peralatan”.

“Ini program Wali Kota Zul AS atau Paisal,” tanya JK Situmeang heran.

Informasi terangkum, proyek yang sudah hampir berjalan hampir 2 bulan ini sudah menyelesaikan sebanyak 18 kios. Dengan Nomor Kontrak: 07/KONT/PPK/PPBG/DPUPR/VIII/2021/03, proyek ini dikerjakan selama 120 hari kalender waktu pelaksanaan dengan nilai kontrak Rp1.723.700.122,58.

“Saya juga miris dengan 30 orang wakil rakyat Dumai yang minimnya pengawasan kinerja eksekutif. Jika terbukti, proyek ini menyalahi aturan artinya lolosnya anggaran ini disebabkan lemahnya fungsi pengawasan lembaga DPRD Dumai,” pungkas JK Situmeang. (*)

Penulis: Edriwan