AMPeR Riau Angkat Bicara Terkait Sikap Kajari Kuansing

PEKANBARU, PANTAUNEWS.CO.ID - AMPeR (Aliansi Mahasiswa Peduli Petani Riau) akan melakukan aksi demo peduli terhadap masyarakat petani penerima program PSR yang notabene adalah bagian dari program pemerintah Presiden Jokowi untuk peningkatan taraf ekonomi masyarakat petani dalam memperbarui kebunnya yang sudah tidak dalam usia produktif lagi sekaligus program Jokowi terhadap peningkatan CPO dan bahan baku Bio Diesel.

Program yang bersumber dari dana Kemenkeu yang disalurkan melalui BPDPKS adalah dana hasil CPO yang di kembalikan kepada masyarakat agar dapat terbantu dalam memperbarui lahan petani yang hidup pas pas guna mempermudah peremajaan sawit mereka, yang mana dana di salurkan melalui gabungan kelompok tani, kelompok Tani dan KUD. Dan Prosesnya melalui berbagai mekanisme yang di atur dalam regulasi dan juknis yang jelas. Pengawasan pencairan juga jelas dan tidak sembarangan. Dan apalagi sekarang, berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya, Pemerintah telah mengizinkan untuk adanya perpanjangan waktu oleh KUD untuk pelaksanaan program tersebut. Intinya, Presiden Jokowi ingin PSR ini berjalan dengan cepat dan tanpa birokrasi berbelit yang membingungkan masyarakat petani.

Menyikapi terjadinya situasi di Kuansing yang mana Kajari Kuansing memerintahkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan yang sedang dan masih berjalan, AMPeR Riau bertanya "ada apa ini??

Kordum AMPeR Riau Tengku Gusri saat ditemui awak media, Selasa (20/4/2021) mengatakan, "AMPeR Riau akan meminta Kejaksaan Agung melalui Kejaksaan Tinggi Riau untuk segera menutup kasus ini demi hukum dan masyarakat luas, dan juga segera mencopot Hadiman selaku Kajari Kuansing yang telah bertindak gegabah seperti arogan dalam melakukan perintah untuk memeriksa KUD, BPDPKS, PPKS, dan lain yang terkait serta pengurus KUD dan pelaksana kerja (pihak ketiga) dikarenakan pekerjaan masih berlangsung, dan belum ada kerugian Negara yang timbul, yang ada masyarakat Petani, KUD menjadi takut dan mengundurkan diri, sehingga menyebabkan Kegagalan Program JOKOWI."

Sebelumnya juga AMPer Riau telah mengetahui kehadiran beberapa pengurus KUD di Pekanbaru yang mengeluhkan ketakutan mereka atas pemeriksaan. Dan mereka mengatakan lagi menunggu ketua forum mereka yaitu RS dan OM. Dan seperti diketahui bahwa pengadaan bibit sawit tersebut yang di ajukan kepada PPKS hanya bisa melalui OM, kenapa?  Dan bibit tersebut terlambat karena usia tanam belum sesuai dengan regulasi yang di atur.

Dan Pelaksanaan pekerjaan belum selesai waktunya hingga Juni 2021 dan sesuai aturan di bolehkan untuk di perpanjang. Persoalan petani mundur, itu hal yang tidak bisa menyalahkan pihak lain, karena data, verifikasi dan pengajuan itu dilakukan oleh KUD itu sendiri. Dan KUD harus bertanggung jawab dalam hal internal mereka,"ujar Kordum.

Dan kami Mahasiswa Peduli Petani Riau akan memperjuangkan masyarakat tani dan berharap juga agar KUD yang menaungi petani tetap berjalan dengan jujur dan memenuhi perikatan yang sudah ada dan bagi petani yang mundur, AMPeR meminta agar KUD mengajukan dan menghimbau masyarakat tani tersebut untuk ikut kembali. Jangan main api". (tim/red)