Asrizal menjelaskan belum disalurkan bantuan Rp25 miliar untuk UMKM. Dimana saat akhir tahun 2020 jumlah kasus Covid-19 di Riau mengalami peningkatan, sehingga anggaran di BTT diprioritaskan untuk aspek kesehatan.

"Karena kondisi Covid-19 saat itu meningkat, kemudian dana BTT ini lebih diprioritaskan untuk aspek kesehatan. Akhirnya dana Rp25 miliar tadi, hanya tersedia Rp11 miliar," terangnya.

Namun ketika dana Rp11 miliar itu tetap disalurkan, lanjut Asrizal, maka terjadi disparitas (kesenjangan) antar kabupaten/kota yang sangat jomplang.

"Karena ada 4 daerah yang menerima BLT sangat kecil, hanya 75 UMKM yang menerima BLT. Bahkan salah satu kabupaten hanya 35 UMKM yang menerima. Sehingga kita putuskan untuk dilanjutkan di tahun 2021," jelasnya.

"Kenapa terjadi kesenjangan, karena kita mengambilnya sesuai dengan nomor urut pendaftaran. Karena kita sudah konsultasi dengan BPKP, Kejati dan Polda sebaiknya dana dibagikan secara urut," tambahnya.

Atas persoalan itu, kemudian pihaknya melaporkan kejadian tersebut ke Gubernur dan Bappeda secara tertulis, sebaiknya BLT dilanjutkan di tahun 2021.

"Kita sudah data UMKM yang menerima BLT Rp25 miliar sesuai kriteria itu ada sebanyak 10.275 pelaku UMKM. Dan sudah kita verifikasi datanya, bahwa 10.275 UMKM ini tidak memiliki pinjaman dengan pihak perbankan dan permodalan. Namun anggaran yang tersedia di BTT hanya Rp11 miliar atau tak sampai setengah dari usulan Rp25 miliar," cakapnya.***