Lebih lanjut, Agung menyampaikan keprihatinan atas berbagai persoalan yang belum dituntaskan oleh pemerintah kota . Menurutnya, masih banyak janji kampanye yang belum direalisasikan dan kurangnya respons pemimpin terhadap masalah riil yang dihadapi masyarakat.

“Kami menilai masih banyak yang harus dipertanyakan dalam 100 hari kepemimpinan wali kota dan wakil wali kota, Apalagi wali kota saat ini menjabat 2 periode namun beliau tidak peka terhadap problematika rakyat, serta janji-janji politik yang belum direalisasikan. Apa sebenarnya masalah di pemerintahan, masyarakat berhak tahu. Kami menuntut transparansi,” ungkapnya.

LPPD menegaskan pentingnya dialog terbuka antara pemerintah dan rakyat, khususnya pemuda. “Kami ingin pemerintah tidak anti-kritik, dan justru merangkul pemuda-pemudi sebagai mitra dalam pembangunan. Kami meminta itikad baik wali kota untuk duduk bersama masyarakat, berdiskusi secara terbuka tanpa ada jarak dan kesenjangan,” tutup Agung.

Dengan agenda Mimbar Bebas yang akan digelar, LPPD berharap bisa mendorong terciptanya budaya demokrasi yang sehat, serta memperkuat sinergi antara rakyat dan pemerintah dalam membangun Dumai ke arah yang lebih baik.