SUBULUSSALAM, PANTAUNEWS.CO.ID - Ratusan Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemekaran Kota Subulussalam, menggelar pertemuan sekaligus silaturahmi, di Hotel Hermes One, Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam, bertemakan Penyelamatan Negeri Sada Kata Perubahan dan Perbaikan, Sabtu (18/3/23).

Disitu, Para tokoh Pemekaran membahas perkembangan Kota Subulussalam yang di pimpin Pemerintahan saat ini. Kegiatan itu digagas melalui dari pertemuan kecil oleh tokoh masyarakat Kota Subulussalam hingga hari ini terlaksanakan.

Acara pertemuan para tokoh masyarakat dan tokoh pemekaran Kota Subulussalam itu, dipandu langsung oleh Safran Kombih dan M. Husen Saran, sedangkan Edi Sahputra Bako selaku Ketua Panitia pertemuan tersebut.

"disini ada kerisauan dihati kita semua sehingga kita hari ini duduk membicarakan kondisi Negeri ini, kegiatan ini melibatkan beberapa tokoh masyarakat dari lima Kecamatan di Kota Subulussalam," terang Edi, dalam menyampaikan laporannya.

Dikesempatan itu H. Asmaudin selaku Ketua Panitia Pemekaran Kota Subulussalam menceritakan histori pembentukan hingga lahirnya daerah yang otonom Pemerintah Kota Subulussalam.

Asmauddin juga menyebut sesuai dengan Tema, penyelamatan, apakah Kota Subulussalam saat ini sudah tenggelam, atau hampir tenggelam, tanyanya kepada seluruh yang berhadir. Yang berhadir pun bersorak menjawab Kota Subulussalam saat ini sudah tenggelam

Disitu, terjadi diskusi hangat dari para Tokoh, yang menyampaikan keluhan dan masukan terhadap kondisi Kota Subulussalam yang di pimpin Bintang dan Salmaza saat ini.

Syahyuril, juga menyampaikan bahwa Pemerintahan kota Subulussalam terlihat Statnan, sementara Bambang Chairudin menyebut kepemimpinan sekarang mundur sedikit dari pemimpin sebelumnya, bahkan Sabirin Hutabarat menyebut kekecewaan terhadap kondisi pemerintahan saat ini dengan ucapan terlalu.

Disusul oleh Pianti Mala juga mengatakan upaya pemerintah untuk mengurangi defisit tidak ada ini bukan hanya kesalahan Walikota tetapi juga DPRK yang tidak menjalankan fungsi pengawasannya. Sedangkan menurut Jaddam Basri, kondisi Subulussalam bisa darurat karena diabaikannya hak gaji perangkat kampong selama 9 bulan.

Uniknya, Tokoh Masyarakat dari kecamatan Sultan Daulat, tiba-tiba berdiri memberikan kartu merah terhadap pemerintahan Walikota dan Wakil Walikota saat ini. Banyak lagi, berupa Keluhan persoalan publik di pemerintahan Kota Subulussalam saat ini yang disampaikan peserta dalam silaturahmi tersebut.

Diakhir, moderator bersama Panitia mengeluarkan beberapa rekomendasi dari hasil pertemuan tersebut diantaranya. Pertama, Dalam Pertemuan tersebut sepakat menyatakan bahwa Pengelolaan Pemerintahan Kota Subulussalam saat ini  GAGAL.

Kedua, Meminta kepada Pemerintah Kota Subulussalam untuk menyelesaikan Gaji Perangkat Desa, Permasalahan PDAM di Penanggalan, Permasalahan lahan eks HGU PT Laot Bangko dan permasalahan kehadiran PLTA di Kecamatan Penanggalan, serta mengenai besarnya beban defisit anggaran.

Selanjutnya, Seluruh Tokoh Masyarakat dan Pimpinan Partai Politik untuk Bersatu dalam hal Pemilihan Kepala Daerah di 2024 mendatang, untuk Mencalonkan 1 Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Walikota. Dari sosok Putra Daerah yang berkualitas dan berkapasitas dibidang Politik dan Pemerintahan.

Sedangkan yang terakhir, para Tokoh Sepakat untuk melaksanakan kembali pertemuan Silahturahmi Tokoh Masyarakat Kota Subulussalam dengan menghadirkan berbagai Pihak yang Berkompeten serta membentuk Forum/Tim yang nantinya dalam hal untuk kepedulian kepada kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kota Subulussalam secara menyeluruh.

Terpantau tokoh yang berhadir H Asmaudin, SE, H.Ansari Idrus Sambo, Dr.Sahyuril, H. Ismail K, H. Anharuddin, H. Yakub, H. Sudirman, Dr. Salbunis, H. An, Ugot Pinem, Hj. Sartina, SE, Piyanti Mala, Asmidar, dan masih banyak tokoh masyarakat (Tomas) yang hadir. (Juliadi)