Kolaborasi Lintas Provinsi, Dosen Riau dan Kepri Angkat Isu Zona Integritas Berbasis Teknologi
Dari kiri Hildawati,Sopyan,Dedy Afrizal
PANTAUNEWS, PEKANBARU – Tiga sahabat yang berprofesi sebagai dosen dari Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau menjalin kolaborasi untuk mengikuti ajang kompetisi seminar pengabdian masyarakat yang digelar Asosiasi Dosen Pengabdian Masyarakat Indonesia (ADPI) Wilayah Nusa Tenggara Barat. Kegiatan bertajuk PkM OSA Batch 15: The International Multidisciplinary Community Service Activity ini berlangsung secara daring dari 17 hingga 19 Mei 2025.
Ketiga dosen tersebut adalah Hildawati, S.Sos., M.Si., (Cand. Ph.D) dari Universiti Utara Malaysia yang juga mengabdi di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Lancang Kuning Dumai; Drs. Sopyan, M.Si. dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Mahaputra Riau; serta Dr. Dedy Afrizal, S.Sos., M.Si., dosen yang akan mengabdi di Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH), Kepulauan Riau.
Dalam kompetisi ini, mereka mengusung tema “Policy Briefing Meeting on the Research Findings: UTAUT-Based Analysis of Public Technology Adoption for Monitoring Integrity Zones – Evidence from Dumai Society.” Tema tersebut merupakan bagian dari kontribusi nyata dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang pengabdian kepada masyarakat.
Kajian yang mereka presentasikan menyoroti perilaku adopsi teknologi oleh aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat dalam mendukung pembangunan Zona Integritas berbasis digital. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti facilitation condition, social influence, effort expectancy, dan performance expectancy.
“Latar belakang kajian ini berangkat dari keprihatinan terhadap reformasi birokrasi dan pembangunan Zona Integritas yang belum maksimal akibat hambatan dalam adopsi teknologi,” ujar Hildawati, mewakili tim.
Dari hasil penelitian, ditemukan sejumlah tantangan utama yang dihadapi ASN, seperti keterbatasan literasi digital, persepsi rendah terhadap manfaat teknologi, resistensi terhadap perubahan, minimnya dukungan manajerial dan anggaran, serta kesadaran akan integritas yang masih lemah. Sementara di sisi masyarakat, hambatan mencakup keterbatasan akses teknologi, kurangnya edukasi, rendahnya kepercayaan terhadap sistem pemerintahan, serta kendala bahasa dan navigasi aplikasi.
Tim dosen ini juga merumuskan strategi-solusi untuk mengatasi hambatan tersebut, baik dari sisi pemerintah maupun masyarakat, sehingga diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengawasan pembangunan Zona Integritas di Kota Dumai secara digital.
Partisipasi mereka dalam kegiatan ini tidak hanya memperkuat jejaring akademik nasional, tetapi juga memberikan kontribusi konkret bagi pembangunan daerah melalui pendekatan ilmiah dan multidisipliner.
“Kami berharap hasil kajian ini bisa menjadi masukan penting bagi pemerintah daerah dan lembaga terkait, dalam mendorong tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel di era digital,” pungkas Dr. Dedy Afrizal.