Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor Riau Capai Triliunan, Tapi Mengapa Anggaran Masih Defisit
PANTAUNEWS, PEKANBARU, 23/3/2025/Masyarakat Riau setiap tahunnya menyetor pajak kendaraan bermotor dalam jumlah fantastis. Data menunjukkan bahwa penerimaan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Riau mencapai angka triliunan rupiah setiap tahunnya.
Pada tahun 2022, total pendapatan dari sektor ini mencapai Rp2,412 triliun, sementara di tahun 2023 naik menjadi Rp2,463 triliun. Bahkan, meskipun tahun 2024 baru berjalan setengah tahun, pendapatan dari pajak kendaraan bermotor sudah mencapai Rp1,2516 triliun per Juli. Jika tren ini berlanjut, target Rp1,491 triliun yang dicanangkan pemerintah kemungkinan besar akan tercapai.
Jika dirata-ratakan, masyarakat Riau membayar sekitar Rp2,44 triliun per tahun dari pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan. Angka ini bukan jumlah kecil. Ini menunjukkan bahwa sektor transportasi di Riau memiliki kontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Namun, pertanyaannya adalah: kemana larinya uang pajak ini?
Anggaran Defisit di Tengah Penerimaan Besar
Meskipun pendapatan dari pajak kendaraan bermotor besar, Pemprov Riau justru menghadapi defisit anggaran. Tahun ini, laporan dari berbagai sumber menyebutkan bahwa keuangan daerah mengalami tekanan akibat menurunnya Dana Bagi Hasil (DBH) dari pusat dan meningkatnya belanja daerah.
Defisit anggaran ini memunculkan kekhawatiran: apakah pajak yang dibayar masyarakat sudah digunakan secara maksimal untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur? Seharusnya, dengan pemasukan pajak kendaraan yang begitu besar, kondisi jalan di Riau bisa lebih baik, pelayanan transportasi lebih optimal, dan fasilitas umum lebih terawat. Namun, realitanya masih banyak jalan berlubang, transportasi publik yang kurang memadai, dan keluhan masyarakat soal minimnya perbaikan infrastruktur.
Transparansi dan Efektivitas Penggunaan Pajak
Kondisi ini memunculkan tuntutan agar pemerintah lebih transparan dalam penggunaan pajak kendaraan bermotor. Masyarakat Riau berhak mengetahui bagaimana uang yang mereka setorkan setiap tahunnya digunakan. Apakah benar digunakan untuk perbaikan jalan dan infrastruktur transportasi, atau justru lebih banyak terserap dalam belanja pegawai dan birokrasi?
Selain transparansi, efektivitas penggunaan pajak juga menjadi isu penting. Jika penerimaan pajak terus meningkat tetapi kondisi infrastruktur masih jauh dari ideal, maka ada yang perlu dievaluasi dalam pengelolaan anggaran daerah.
Pajak Besar, Jalan Harus Mulus
Masyarakat Riau sudah memberikan kontribusi besar melalui pajak kendaraan bermotor, namun kini saatnya pemerintah membuktikan bahwa uang tersebut benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat. Jika tidak ada perubahan signifikan dalam perbaikan infrastruktur dan pelayanan publik, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah bisa tergerus.
Dengan pendapatan triliunan rupiah setiap tahunnya dari sektor ini, sudah seharusnya tidak ada lagi jalan rusak di Riau, tidak ada lagi keluhan soal buruknya fasilitas transportasi, dan tidak ada lagi alasan bagi pemerintah daerah untuk mengalami defisit anggaran tanpa penjelasan yang jelas.
Saatnya pemerintah lebih transparan, lebih efisien, dan lebih bertanggung jawab dalam mengelola uang rakyat.