Kadis PUPR Bantah Katakan Anggota DPR Kota Subulussalam Nyinyir

Kamis, 16 Februari 2023

SUBULUSSALAM, PANTAUNEWS.CO.ID - Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Subulussalam, Ir Alhadin, membantah adanya tudingan di media sosial, mengatakan anggota DPR Kota Subulussalam nyinyir.

Beredar di media sosial, bahkan sempat terberitakan di salah satu Link media online, Kadis PUPR Kota Subulussalam mengatakan ada salah satu anggota DPRK yang nyinyir terkait selesainya pekerjaan jalan poros Kecamatan Longkib.

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia makna kata “nyinyir” adalah mengulang-ulang perintah atau permintaan, nyenyeh, dan cerewet.

"Saya tidak ada mengatakan anggota DPR nyinyir, ini saksinya bang Ali Hasmi," Sampainya, kepada media ini saat di konfirmasi di ruangannya, Kamis, (16/02/23).

"Iya, saya mendengar langsung bahwa Kadis PUPR tidak ada mengatakan salah satu anggota DPRK nyinyir, pada saat konfirmasi pak Kadis ini hanya kami berTiga saja," ungkap Ali Hasmi.

Dia juga membantah adanya statement yang mengatakan tidak ada peran Walikota Subulussalam dalam perbaikan jalan Longkib tersebut.

"Pembangunan jalan poros Kecamatan Longkib itu, di sah kan oleh walikota, berdasarkan persetujuan dari DPR Kota Subulussalam, sehingga jalan tersebut dapat di aspal," ujarnya, Ir Alhadin.

Dijelaskannya. Fungsi lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Subulussalam merupakan lembaga legislatif, yang mengontrol kebijakan pemerintah Daerah.

"Menurut saya, tidak ada salahnya jika seorang DPR mengkritik pemerintah itu sendiri," cetusnya.

Dan kami di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), lanjutnya, hanya sebagai Dinas Teknis di kegiatan Jalan Longkib yang telah di rencanakan. Tidak ada campur aduk dengan politik.

"Sesuai dengan perencanaan, fungsional kami selaku Dinas Teknis saja. Adanya campur aduk politik disitu, kami terlepas dari itu," jelasnya.

Lebih lanjut, kata Kadis PUPR, sumber mata anggaran tersebut terdapat dari anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) dan Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Sedangkan untuk peresmian jalan itu, murni permintaan dari salah satu Tokoh Masyarakat Longkib, yang jauh hari meminta Walikota untuk melakukan Syukuran.

"Saya menyaksikan, jauh hari sebelum acara peresmian jalan itu, salah seorang tokoh masyarakat longkib mengusulkan kepada pak Walikota untuk melakukan Syukuran, bukan gunting Pita." Tutupnya. (Juliadi)